Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Victor nababan
  • 8 Siswa SMP di DIY tidak Lulus, Semua Siswa SD Dinyatakan Lulus

    10/6/2016 18:36

    KEPALA Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji, menyebut ada 8 siswa SMP yang tidak lulus. Delapan siswa SMP yang tidak lulus disebabkan oleh nilai budi pekerti yang kurang, tidak mengikuti ujian akhir, dan nilai ujian akhir.

  • Kaltim Siapkan 1.600 Bus untuk Mudik Lebaran

    10/6/2016 18:24

    DINAS perhubungan Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan perusahaan angkutan menyediakan sekitar 1.600 unit armada darat untuk angkutan Lebaran 2016. Ini dilakukan untuk memudahkan pengangkutan warga Kaltim yang ingin mudik Lebaran ke kampung halaman.

  • Pembangunan Masjid Dilarang, PP Muhammadiyah Minta Semua Pihak Kendalikan Diri

    10/6/2016 18:11

    PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta semua pihak mengendalikan diri dan cooling down agar situasi tetap kondusif menyikapi penolakan masyarakat terhadap pembangunan masjid Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen, NAD. Lebih lanjut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengemukakan PP Muhammadiyah meminta agar pembangunan juga dihentikan sementara.

  • Kabupaten Siak Punya Unit Reaksi Cepat Perbaikan Jalan

    10/6/2016 16:41

    KELUHAN yang datang bertubi tubi sering membuat kuping Irving Kahar memerah. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Siak, ini hampir saban hari mendapat protes dari masyarakat tentang kondisi jalan di 'Negeri Istana' tersebut banyak yang rusak.

  • Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok di Banyumas Mulai Turun

    10/6/2016 16:15

    HARGA sejumlah kebutuhan pokok di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), mulai turun. Namun demikian, masih ada juga komoditas yang harganya tetap tinggi.

  • Bulog Klaim Operasi Pasar sudah Berefek ke Harga Daging

    10/6/2016 13:01

    DIGELONTORKANNYA daging sapi beku impor ke masyarakat diklaim Perum Bulog sudah membuahkan hasil. Harga daging sapi di pasaran terlihat stabil selama sepekan masa puasa, meski belum terlihat tanda-tanda penurunan.

  • KPK Kembali Periksa Sekretaris MA, Jumat Keramat bagi Nurhadi?

    10/6/2016 11:48

    PENGUSUTAN kasus dugaan suap peninjauan kembali (PK) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih terus berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan kembali pemeriksa Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

  • DPR Diminta Percepat Pengesahan UU Tax Amnesty

    10/6/2016 11:28

    KALANGAN pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara.

  • ASDP Buka 57 Loket di Merak untuk Arus Mudik

    10/6/2016 11:18

    PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak akan menyiapkan 57 loket bagi seluruh pemudik yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni pada Lebaran mendatang.

  • Kemendag Longgarkan Aturan Penggemukan Sapi

    10/6/2016 11:03

    KEMENTERIAN Perdagangan berencana untuk menderegulasi aturan penggemukan sapi yang selama empat bulan. Deregulasi tersebut dicanangkan guna menekan harga daging sapi segar di pasaran selama Ramadan.

  • Ini Jadwal Calon Perseorang dalam Pilgub DKI 2017

    10/6/2016 10:54

    KOMISI Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan No.05/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016. Keputusan itu ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2016.

  • KPK Periksa Ketua DPRD DKI Enam Jam

    09/6/2016 17:02

    KETUA DPRD DKI Jakarta i tampak meninggalkan Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar pukul 15.22, Kamis (9/6). Prasetyo yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan (Raperda) untuk reklamasi teluk Jakarta itu tiba di KPK pukul 9.30WIB.

  • Uang Palsu Diprediksikan Banyak Beredar Jelang Liburan

    09/6/2016 16:54

    MASA menjelang liburan selalu jadi ajang penyebaran uang palsu. Misalnya, mendekati lebaran dan libur anak sekolah yang pasti akan banyak terjadi transaksi. Untuk mengantisipasi beredarnya uang palsu, masyarakat diminta aktif melapor jika mengetahui ada yang memiliki.

  • Bank Muamalat Sinergi dengan DPP Hidayatullah

    09/6/2016 16:51

    PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melakukan sinergi dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah untuk memaksimalkan beragam fasilitas di bidang pembiayaan dan perbankan.

  • Bappenas Usulkan KLHK untuk Sewa Helikopter

    09/6/2016 16:35

    KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil menolak usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membeli helikopter. Helikopter tersebut untuk program pemadaman kebakaran.

  • Kasus Dugaan Ponsel Ilegal Dilimpahkan ke Bea dan Cukai

    09/6/2016 15:52

    PEMILIK 10 ribu ponsel yang disita polisi karena diduga ilegal telah memenuhi panggilan pemeriksaan pada Rabu (8/6). Kepada polisi, pemilik ponsel itu mengaku sebagai pedagang dan bukan importir.

  • Kepergok Mencuri, Adiyanto Digelandang ke Kantor Polisi

    09/6/2016 15:49

    ADIYANTO alias coblos, 21, digelandang ke Mapolsek Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, Kamis (9/6). Adiyanto kepergok warga usai melakukan pencobaan pencurian di Kampung Kebon Kelapa RT 02/03, Desa Segar Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

  • Hakim Tunda Putusan Nazaruddin

    09/6/2016 15:47

    MAJELIS Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menunda putusan pada terdakwa M Nazaruddin karena masih ada yang mengganjal.

  • KPK Kembali Periksa Presdir PT Paramount Enterprise

    09/6/2016 15:38

    KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho, Kamis (9/6). Bos Paramount itu akan kembali digali keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pendaftaran pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

  • Ini Komentar KPK Terkait Penulisan Komisi Perlindungan Korupsi

    09/6/2016 15:32

    KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) salah menuliskan kepanjangan KPK dalam sebuah amplop surat undangan. Dalam amplop tersebut tertulis Komisi Perlindungan Korupsi, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Opini