Tantangan Menghadirkan Sinema Dunia

JAKARTA, pada suatu waktu pernah punya festival film bergengsi. Jakarta International Film Festival (Jiffest) namanya. Festival yang pertama digelar pada 1999 itu sempat menjadi momentum yang dinanti para penikmat film di Ibu Kota.

Memasuki penyelenggaraan ke-12, pada 2010, napas Jiffest mulai habis. Festival itu nyaris batal karena faktor dana. Musababnya ialah mundurnya Hivos, lembaga nirlaba dari Belanda, sebagai sponsor utama. Jiffest hanya ditopang bantuan dana pemerintah dan sponsor swasta lokal. Dalam kondisi krisis finansial global saat itu, mencari sponsor tidak mudah untuk penyelenggara Jiffest. Apalagi, biaya sewa film harus dibayar dengan dolar AS (Media Indonesia, 23/10/2010).

Masih berkutat dengan persoalan serupa, Jiffest kemudian ‘rehat’ sejak pengadaan terakhir di 2013. Kini, sedekade kemudian, problematik dana masih menjadi ganjalan banyak penyelenggara festival dalam memboyong film-film nonmainstream ke Tanah Air. Festival Film Solo (FFS), yang pertama dihelat pada 2011, sekarang mandek. Begitu pula Festival Film Pendek Konfiden, yang semula bernama Festival Film dan Video Independen, tidak bertahan lama.

Namun, beberapa festival juga masih konsisten berlanjut. Sebut saja Jogja-Netpac Asia Film Festival (JAFF), Festival Film Dokumenter (FFD) di Yogyakarta, dan Minikino Film Week (MFW) di Bali sejak 2015. Seusia dengan MFW, Plaza Indonesia Film Festival (PIFF) tahun ini juga memasuki perhelatan tahun kelima.

Kurator PIFF 2020, Sugar Nadia, mengatakan pihaknya berupaya konsisten menggelar festival bermuatan sinema-sinema dunia demi mengisi kekosongan. Tahun ini, PIFF hadir dengan sembilan film internasional dan satu kompilasi film pendek, juga film dokumenter.

“Pelan-pelan menggaet karakter penonton baru di luar festival. Dengan terus terselenggara, (penonton) terbentuk dengan sendirinya. Karena memang film festival mulai berkurang, kami mencoba PIFF terus ada. Harapannya agar terus ada world cinema,” ungkapnya seusai membuka Plaza Indonesia Film Festival 2020 di Jakarta, Selasa (18/2).

Ia mengamini bahwa mati-hidupnya suatu festival film amat bergantung pada faktor pendanaan. Menurutnya, tahun lalu, anggaran untuk akuisisi film di PIFF, menghabiskan dana sekitar Rp100 juta-Rp200 juta, jumlah yang hampir sama dengan tahun ini. Ini belum menyentuh total anggaran yang ada di pos lain, seperti sewa tempat, publikasi, dan untuk para pekerja di dalam penyelenggaraan festival.

“Penyelenggaraan festival film, salah satu tujuannya ialah untuk edukasi dan pendidikan. Berarti itu memberi, bukan menerima. Kalau dukungan dana tidak kuat, tentu akan tumbang. Penyelenggara harus bayar screening fee, yang juga potensi ekonomi untuk sineasnya. Kalau tidak kasih screening fee, artinya itu tidak menghargai. Dana juga dibutuhkan untuk proses pengirim­an film, proses ke lembaga sensor, jadi tidak murah,” beber Sugar.

Senada dengan Sugar, Nauval Yazid yang kini menjabat ko-direktur festival Europe on Screen (EoS) bersama Meni­naputri Wismurti, mengamini peran dana sebagai elemen vital keberlanjutan festival film.

“Namanya festival film, itu tidak pernah dirancang sebagai medium yang bisa mendatangkan uang atau profit karena audiensi juga terbatas. Selain itu, festival tidak membuat film, tapi mendatangkan film. Di mana pun, sepertinya tidak ada yang andalkan tiket penonton sebagai pemasukan utama. Justru dari sponsor,” ungkap Nauval saat ditemui dalam Road to Europe on Screen 2020 di Istituto Italiano di Cultura, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Nauval dan Putri menganggap bahwa EoS merupakan festival film yang berbeda bila dibandingkan dengan festival film kebanyakan di Indonesia. Diprakarsarai oleh Uni Eropa di Indonesia, pendanaan festival yang kini telah berumur dua dekade itu bersumber dari Uni Eropa, kedutaan, juga pusat kebudayaan yang ada di Jakarta. Dengan dukungan tersebut, pembiayaan untuk tempat pemutaran pun bisa dialokasikan ke pos lain, seperti mendatangkan lebih banyak film. Menurut Putri, dukungan tempat pemutaran juga memangkas setidaknya 50% bujet.

Namun, karena festival film produknya adalah film, sub terbesar memang ada di screening fee,” jelas Putri.

Sedikit berbeda dengan Sugar, direktur program JAFF 2013-2018, Ismail Basbeth, menyebut faktor krusial suatu festival ialah sudut pandang. Menurutnya, setiap festival harus punya visi yang hendak disampaikan.

“Problemnya, mengapa festival film tidak lanjut, atau tidak selesai, karena tidak cocok dengan ukuran Indonesia. Bahwa festival selalu berhubungan dengan perayaan (butuh uang), dan kekuatan uang di wilayah kebudayaan ekonomi, tergantung kekuatan ekonomi negara tersebut,” jelas Basbeth yang sudah terlibat JAFF selama delapan tahun saat dihubungi melalui saluran telepon, Kamis (27/2).

Menurut Basbeth, suatu festival film pun perlu menyesuaikan karakter dengan lokasi tempatnya berlangsung. Aksesibilitas juga perlu dipertimbangkan.

Dari gratis hingga barter

Pada beberapa festival, screening fee menjadi salah satu faktor yang masuk dalam hitungan anggaran, meski bisa juga mendapat gratis atau mendapat komplimentari. Untuk biaya screening fee per film, menurut Sugar, berbeda-beda pada tiap festival. Ia menyebutkan, paling murah tentu saja bisa mendapatkan gratis dengan berbagai faktor atau prasyarat kerja sama.

Lalu, satu film bisa me­nyentuh angka Rp10 juta-Rp20 juta atau bahkan bisa mencapai ratusan juta. Nominal yang disebut terakhir ini, bisa disebabkan si distributor film tidak memegang hak tayang region atau wilayah tertentu sehingga ketika ada festival di negara yang tak masuk distributor, penyelenggara terkait harus membeli hak tayang region. Lebih lanjut, mahalnya biaya bisa juga karena mendatangkan sineasnya untuk hadir dalam sesi gelar wicara atau tanya jawab seusai penayangan.

“Paling besar itu untuk sub screening fee yang mencapai 40%. Lalu untuk ruang pemutarannya, bioskop ini juga 40%. Sisanya, ada untuk biaya kirim, cukai, sensor, tim kerja, dan promosi,” ungkap Sugar yang juga menjadi direktur Madani Film Festival.

Rentang biaya screening fee juga ditentukan faktor distributor pemegang lisensi edar. Menurut Sugar, bila suatu film dipegang distributor besar, ‘harga tayang’ juga akan tinggi.

Memajukan budaya

Yosep Anggi Noen, yang film terbarunya, The Science of Fictions, mendapat special mention di Locarno dan tayang di JAFF juga PIFF, menyebut festival film ialah etalase bisnis. Selain untuk meningkatkan ‘prestise’ suatu film, screening fee dari festival film yang diterima pemilik film juga disebut sebagai upaya mengapresiasi.

“Bahwa festival film menjadi etalase bisnis, iya. Apa lagi masuk festival besar. Orang jadi tahu dan ingin berpartisipasi dengan cara membeli tiket ketika filmnya diputar di jaringan bioskop suatu negara atau berlangganan di platform online,” ungkapnya saat dijumpai dalam pembukaan PIFF 2020.

Baik Anggi maupun Basbeth, sama-sama sepakat festival film harus ada di tiap daerah. Namun, bukan berarti harus sama kemasannya. Menurut Basbeth, setiap regional memiliki strategi kebudayaan masing-masing. “Jangan meniru bentuk festivalnya, melainkan energinya, gagasan di dalamnya,” jelasnya.

Dengan kehadiran festival di tiap daerah, akan muncul apresiasi publik terhadap karya film.

Sementara itu, Sugar menyebutkan, festival film juga bisa dimaknai sebagai upaya pemajuan kebudayaan suatu bangsa. Ketika festival di suatu negara itu menjadi tolok ukur dalam lanskap yang lebih luas, bisa muncul potensi ekonomi kreatif sehingga festival film juga bisa diletakkan sebagai positioning negara di kancah global.

“Fungsi festival film tentu untuk ekosistem film. Untuk menunjang sineas, menunjang semua elemen film bisa berkumpul. Ada kritikus, pemain, dan penonton, semua bertemu. Kalau tidak ada, menjadi berdiri masing-masing. Lebih besarnya lagi, bisa dilihat sebagai upaya pemajuan kebudayaan suatu negara.” (M-2)