Sertifikasi Perikanan Berkelanjutan untuk Kakap dan Kerapu

KAJIAN pemerintah menunjukkan perikanan Indonesia yang kaya, dengan 100 spesies kakap, kerapu, dan ikan lencam (emperor) dalam kondisi terancam. Populasi meraka saat ini disebutkan kurang dari 20% dari jumlah populasi yang seharusnya.

Kondisi tersebut bukan hanya mengerikan bagi lingkungan, melainkan juga mencemaskan bagi keberlangsungan bisnis yang bernilai sekitar US$1 juta atau sekitar Rp14,2 miliar. Berupaya mengatasi kondisi tersebut, 12 perusahaan terkait dengan perikanan yang berada di dalam maupun luar negeri bergabung dalam koalisi bersama The Nature Conservancy.

Di Jakarta, Minggu (4/8), Direktur Program Perikanan The Nature Conservancy (TNC), Dr Peter Mous, menjelaskan jika koalisi tersebut bertujuan menyelamatkan industri perikanan lewat kesepakatan Fish Improvement Program (FIP).

FIP memiliki gol besar untuk menciptakan ekosistem laut yang sehat dengan pengelolaan perikanan yang baik sehingga dapat menjamin pasokan ikan berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Sementara itu, pada cakupan yang lebih kecil, program tersebut berarti pula membuat nelayan, pedagang, dan pengolah perikanan menjalankan cara kerja sesuai dengan sertifikasi yang dikeluarkan ialah lembaga swadaya yang menetapkan standar untuk perikanan berkelanjutan di seluruh dunia, Marine Stewardship Council (MSC). Sertifikasi tersebut untuk perikanan kakap dan kerapu laut.

Mous menerangkan, untuk mewujudkan perikanan yang berkelanjutan, pihaknya baru melakukan pendataan dan kajian terkait dengan masalah perikanan. Sejauh ini pihaknya telah menjalin kemitraan dengan 440 nelayan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan. Sejak 2016, setiap nelayan yang menjadi mitra TNC melaporkan data dan foto ikan hasil tangkapan mereka. Untuk kerja tersebut, para nelayan diberi imbalan atau kompensasi berupa uang yang jumlahnya diakui Peter, tidak besar.

"Data sangat penting, kemitraan dengan nelayan sangat positif. Kami kasih kompensasi untuk mereka. Kami bayar mereka untuk mengumpulkan data. Pembayaran tidak banyak, hanya untuk jalan dan ikut proyek kami. Itu sebagai apresiasi. Kami baru mulai mendata. Kami juga ada rencana untuk melaporkan kembali ke nelayan dengan hasil tangkapan mereka," terang Peter.

Awalnya, hasil pendataan tidak terlalu bagus sebab nelayan hanya mengambil foto dari ikan yang besar saja. TNC lalu meminta semua ikan yang ditangkap untuk difoto. Misalnya, jika nelayan menangkap 2 kuintal sekali tangkap, tetap harus difoto dan dilaporkan semua. Sejauh ini dari pendataan itu sudah ada 1,5 juta observasi yang masuk data base TNC. Foto-foto ini sangat membantu meningkatkan kualitas data.

Kapal nelayan juga dilengkapi satu alat untuk memonitor posisi mereka. Dengan demikian, TNC bisa melihat di mana persisnya nelayan mengambil ikan. Alat ini juga mendeteksi potensi perikanan, interaksi antara habitat dan hasil tangkapan, termasuk jika ada kondisi darurat, misalnya, kapal rusak berapa kali dan di mana posisinya. Data itu diberikan pada pemilik agar bisa mengirim kapal lain untuk membantu kapal nelayan yang ada dalam kondisi darurat.

Model pengelolaan perikanan

Direktur Program Kelautan TNC, Muhammad Ilman, menambahkan, melalui program ini, pihaknya telah menyiapkan model yang bisa jadi tujuan standar atau percontohan bagi lembaga lain. Pada akhirnya akan mencapai sertifikasi bagi perikanan kakap dan kerapu.

Bagi negara maju yang mengelola perikanannya dengan sangat ketat, katanya, justru tidak butuh sertifikat lagi karena pengawasannya sudah sangat ketat. "Tapi untuk kita, ini adalah upaya untuk membantu pemerintah supaya bisa menjaga kelestarian ikan. Kita punya standar bahwa untuk kelestarian alam, stok, kesejahteraan tenaga kerja itu ada standarnya. Kita melakukan kajian untuk mencapai standar ini. Jadi ketahuan mana yang sudah mendekati standar atau belum," katanya.

Kajian yang dilakukan TNC ini, diklaim Ilman, amat membantu untuk membuat rencana agar dapat mencapai standar perikanan berkelanjutan internasional, seperti sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC). Itu karena ada kesadaran pembeli untuk lihat logo, apakah ikan yang ditangkap sesuai standar internasional itu atau tidak. Jika hanya diimplentasikan langsung oleh swasta saja, akan sangat susah.

Menurut dia, ada komponen yang bisa dilakukan TNC bersama mitranya, seperti mengupayakan jenis dan alat tangkapnya. Namun, ada hal lain yang mau tidak mau harus dilakukan pemerintah, misalnya, daerah tangkapan harus ada aturan main dan strateginya berupa rencana pengelolaan perikanan (RPP). Mewujudkan RPP ini butuh data, seperti berapa jumlah ikannya untuk menentukan jumlah maksimal ikan yang bisa ditangkap. TNC telah memiliki data itu. Namun, perlu pemerintah mengeluarkan regulasi berdasarkan data yang direkomendasikan TNC.

Dirjen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, M Zulficar Mochtar, mengatakan, karakteristik Indonesia harus dipahami. Dari sisi perikanan, 90% lebih merupakan skala kecil. Namun, skala kecil sekarang, katanya, berbeda dengan dahulu. Misalnya, tangkapan tuna, tongkol, cakalang yang dulunya banyak dilakukan kapal-kapal asing dan kapal besar, sekarang 70% dari tangkapan itu dilakukan perikanan skala kecil. Itu karena jumlah ikannya makin banyak dan makin dekat ke pesisir.

Semua pihak, katanya, harus kerja bersama, yakni pemerintah, pemprov, NGO. Apalagi, Indonesia yang menjadi produsen nomor satu untuk banyak spesies ikan sehingga semua mata mengarah pada pemerintah negara ini.

Indonesia sudah memiliki peraturan menteri (permen) kepiting, rajungan, dan lainnya. Selain itu juga sudah punya perencanaan manajemen untuk ikan tuna. Pemerintah, katanya, akan mendorong berbagai komoditas dari spesies unggulan ini dengan perencanaan tata kelola dari ujung ke ujung. Bahwa Indonesia bukan hanya fokus ke produksi, tapi lebih pada keberlangsungan perikanannya yang akan dibenahi. (TS/M-1)