Jadikan FFI Pesta untuk Semua

DI Indonesia, Piala Citra bisa dianggap sebagai pencapaian tertinggi bagi para sineas dan pelakon di industri film. Lewat gelaran Festival Film Indonesia (FFI), tradisi Piala Citra telah dimulai sejak 1995.

Setelah saban tahun FFI berganti kepanitiaan, pada 2018, Badan Perfilman Indonesia (BPI) membentuk Komite FFI yang bertugas mengurusi penyelenggaraan festival tersebut dalam jangka waktu tertentu. Aktor senior Lukman Sardi didapuk sebagai ketua komite untuk periode 2018-2020.

Kini, menjelang acara puncak FFI 2019 pada Desember mendatang, Media Indonesia mewawancarai Lukman terkait dengan upaya komitenya untuk perhelatan FFI yang lebih ideal. Ia juga berbagi pandangan terkait dengan perkembangan sinema Indonesia dan harapan akan peran pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan industri film di Tanah Air.

Berikut petikan wawancara yang dilakukan di sela Malam Nominasi Piala Citra 2019, di Jakarta, Selasa (12/11).

Bisa diceritakan lebih detail tujuan Komite FFI?

Setiap tahun penyelenggaraan FFI berganti panitia. Belum tentu program pada tahun sebelumnya sama atau dijalankan panitia tahun berikutnya. Makanya dibentuk komite. Untuk membuat fondasi, fondasinya harus kuat, racikannya harus benar, tidak bisa sembarangan.

Sekarang kami menyiapkan blue print untuk diserahkan ke BPI dan Pusbang Film agar bisa digunakan Komite FFI periode 2020-2023. Tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan sedikit-sedikit melihat perkembangan. Namun, secara garis besarnya sudah fixed. Saya harus membentuk fondasi yang kuat supaya komite berikutnya tidak bekerja terlalu keras.

Kita terus evaluasi. Kita sedang membentuk sistem yang baik. Ini bukan pekerjaan gampang menyangkut film. Saya inginnya meninggalkan fondasi untuk bisa menjadi bangunan yang terbentuk secara kuat.

Bagaimana terkait sistem dan mekanisme penilaian FFI tahun ini?

Tidak jauh beda dengan tahun lalu. Hanya, tahun ini ditambah dengan adanya tim kurator. Tahun lalu kan, misal ada 100 produksi film yang rilis, langsung dikasih ke asosiasi film untuk dimasukkan ke nominasi. Kami melihat ada titik lemah. Orang-orang yang ada di asosiasi kan juga orang yang sangat produktif dan aktif. Dalam jangka tertentu akan sangat kesulitan menonton ratusan film.

Jadi, kami membentuk tim kurator yang berjumlah tujuh orang. Ada aktor, penulis, akademisi, dan produser, yang kesemuanya latar belakang mengenai filmnya sangat kuat. Kita jamin para kurator ini paham penilaian suatu film. Supaya pada akhirnya nanti asosiasi tidak terlalu berat, dikeluarkan daftar 38 film dari total sekitar 160 film yang beredar 1 Oktober 2018-30 September 2019, untuk diserahkan ke asosiasi.

Lalu, seperti apa politik estetika FFI?

Berbicara film, pasti berbicara budaya. Apalagi yang berhubungan dengan kualitas. Estetika menjadi penting. Di FFI, ukurannya ialah estetika suatu film sehingga menghasilkan film yang berkualitas, bisa menjadi benchmark untuk kemajuan film-film Indonesia pada tahun berikutnya.

Seperti yang terjadi di mana pun, Oscars, Cannes, tidak terlepas pada apa yang menjadi pembicaraan saat itu. Seni pada saat itu larinya lagi ke mana? Seni sangat dinamis sehingga film juga mengikuti perkembangan yang terjadi, yang akhirnya jadi sesuatu yang sangat 'in' dan orang antusias. Baik itu isu sosial, budaya, maupun kemanusiaan.

Beberapa festival atau ajang penghargaan juga memanfaatkan momentum ketika suatu isu tengah bergulir. FFI juga ada di posisi seperti itu, selain kualitas film terjaga, dibuat dengan sungguh-sungguh, harus punya gagasan kuat.

Mengenai gagasan estetika, keberpihakan memang tidak bisa bisa mungkiri. Orang per orang akan merasa lebih cenderung melihat film yang seperti apa. Namun, saya meyakini orang yang nantinya memilih, paham betul film yang berkualitas. Bukan sekadar menyenangkan untuk ditonton, melainkna juga punya gagasan kuat, membawa unsur keindonesiaannya, apa pun bentuknya.

Unsur keindonesiaan yang seperti apa?

Ini pekerjaan rumah kita bersama. Bagaimana untuk bisa menentukan 'Oh, ini (film) Indonesia banget!' bukan perkara mudah karena region kita luas, budayanya juga sangat beragam. Indonesia yang paling terasa, yang menjadi karakter dan yang paling bisa mencermikan budaya kita ialah gotong royong, toleransi.

Melihat beberapa film Indonesia sekarang, misalnya Keluarga Cemara, menggambarkan nilai itu sekali. Bisa jadi suatu patokan, 'Oh ini film Indonesia.' Di situ unsur gotong royong, toleransi besar, sosial budayanya kuat.

Ini pula yang harus dibicarakan bareng teman-teman di Dirjen Kebudayaan, Pusbang Film, kalau mau membentuk ciri yang jadi pakem utama untuk bilang film Indonesia. Tidak semua film harus seperti itu, pada dasarnya, terasanya seperti itu, yang 'Indonesia banget.'

Contohnya, paling gampang horor. Kenapa begitu laku? Karena budaya Indonesia terhadap suatu yang mistis, percaya dengan hal itu. Itu mungkin bagian dari Indonesia yang bisa gambarkan juga film menjadi sangat dekat. Tetapi kan tidak mungkin horor saja. Kalau drama seperti apa? Biopic? Walau sekarang film Indonesia kualitasnya sudah sangat baik dan sangat beragam.

Sangat beragam? Bukankah masih ada ketimpangan variasi?

Kalau dari beberapa tahun belakangan, variasi sudah lumayan banyak. Misal, dengan kemunculan Gundala, ini menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Membuka pintu buat tema-tema jagoan Indonesia sehingga semakin beragam.

Kita tidak bisa membandingkan ketimpangan film komersial dengan dokumenter, film pendek, yang notabenenya bukan sebagai film di bioskop komersial. Secara kualitas, kita luar biasa. Film-film pendek kita banyak masuk festival internasional, dan bahkan menang. Sebenarnya sineas kita secara kualitas sudah diapresiasi internasional.

Yang paling penting sekarang ini kan perang promo. Ada yang tahu bisa bikin film bagus, tapi tidak punya uang buat promosi. Ini peran pemerintah untuk mencarikan investor. Makanya ada program seperti Akatara. Jadi, akan semakin banyak tema, sineas semakin berani, dan semakin yakin bisa mencari investor.

Komite FFI punya posisi tawar terhadap programming di bioskop?

Itu dua hal berbeda. Ranah FFI ialah kualitas, dan bioskop ialah bisnis. Kita memahami, bioskop harus menghasilkan valuasi yang banyak supaya tetap bertahan. Pernah ada suatu kondisi ketika kita tidak siap menghadapi monopoli. Saat banyak bioskop di daerah mati karena semua dikuasai satu jaringan bioskop.

Zaman sekarang tidak mungkin terjadi seperti itu lagi. Persaingan semakin sehat, tidak bisa dilihat sebelah mata juga, bioskop sekarang juga sudah melihat bukan melulu bisnis, walaupun memang core-nya tetap kental bisnis. Meski sifatnya masih terbatas, bioskop berusaha menempatkan film yang secara hitungan komersialnya tidak bakal laku. Karena itu, film Indonesia ya tetap ditayangkan juga. Cukup fair juga kalau penonton banyak, bakal ditambah layarnya.

Itu peran dan regulasi pemerintah?

Kalau sudah industri, harus ada peran pemerintah. Kami tidak bisa serta- merta intervensi. Memang secara komersial berkembang dengan penonton yang berjumlah banyak. Ke depan akan lebih baik lagi, tingal pengelolaannya, bagimana dukungan dari pemerintah, misal untuk regulasi yang sifatnya mendukung film lokal.

Ditambah, harus makin kuat peran BPI. Sebagai badan yang menaungi asosiasi-asosiasi film, bagaimana caranya BPI makin kuat dan turut memperkuat asosiasi untuk menghasilkan SDM yang bagus dan berkualitas. Itu supaya kondisinya tidak seperti produksi film banyak, tapi SDM kurang.

Ujungnya, ya pemerintah, karena itu berkaitan dengan sekolah film. Hitung saja, misalnya di Jakarta, ada berapa sekolah film? Sekolah film tidak murah. Kalau pun swasta bikin, susah karena harus menyediakan semuanya. Butuh peran pemerintah untuk membuat skema agar di setiap daerah, ada satu sekolah film yang menghasilkan SDM berkualitas.

Pemerintah harus berperan serta supaya film itu jadi benar-benar sumber devisa besar. Di Korea, sumbangsih film terhadap negara cukup besar. Amerika apalagi, sudah world wide. Kita terbatas di lokal. Harus coba pikirkan bagaimana bisa jadi industri yang sebesar itu. Tidak harus muluk-muluk ke dunia. Ke Asia Tenggara dulu. Punya industri yang distribusinya sampai ke Asia Tenggara, lalu Asia. Pelan-pelan, ke dunia. Harus duduk bersama memikirkan itu semua.

Jadi, pemerintah belum berperan secara optimal?

Upayanya ada, cuma belum dioptimalkan. Bagaimana untuk menghadirkan regulasi pemerintah mengenai distribusi film, mengenai bioskop. Kesalahan terbesar waktu itu ialah monopoli. Akibatnya bioskop-bioskop kecil mati. Sekarang bagaimana menghadirkan peran bioskop kecil di daerah agar hidup lagi.

Pemerintah harus punya cara atau peraturan yang akhirnya membuat pertumbuhan semakin banyak di daerah kecil. Distribusi filmnya dimudahkan.

Saya sempat berpikiran, kenapa film yang sudah tidak tayang, dilarikan ke bioskop kecil saja supaya penontonya juga makin bertambah. Saya yakin di daerah akan jalan dengan seperti itu.

Lalu, pemerintah daerah juga menginisiasi, membuat bioskop di daerah, harus dibantu juga dengan infrastruktur. Pasti kan punya gedung yang tidak terpakai. Harus dibantu juga dari teman-teman di industri, bagaimana menjalankannya.

Di Indonesia, yang ada juga hanya bioskop komersial. Di luar, bioskop-bioskop film independen, art, ada. Nah, bagaimana di kita yang film art disatukan dengan yang komersial, seakan tidak laku, kan tidak bisa seperti itu. Makanya harus ada juga bioskop lain. Banyak juga kok penggemarnya.

Soal hak-hak para pekerja film, sudah ada instrumen ideal?

Harusnya ini BPI dan pemerintah. FFI bisa bantu BPI lebih ke arah pendidikan, narasi yang baik. Misalnya, menginisiasi master class atau lokakarya.

Peran pemerintah seberapa jauh menganggap ini penting? Misal Depnaker, bagaimana pun juga harus memiliki instrumen peraturan, ada asuransi untuk pekerja film, jam kerja, bahkan kadang kita kerja 24 jam tanpa ada asuransi yang jelas.

Kalau berada di posisi kuat mungkin bisa banding. Bagaimana dengan kru, mereka yang paling bekerja keras dari awal sampai akhir. Lalu, keterkaitan antara Kemenaker, Kemendikbud, harusnya mereka punya relasi kuat, juga dengan badan ekonomi kreatif —yang bersinggungan dengan film-- yang sekarang sudah dilebur di Kementerian Pariwisata.

Jadi, di Dikbud sebagai proses kebudayaan dan pendidikan, Bekraf untuk pengembangan, dan Ketenagakerjaan untuk UU atau peraturan yang baik yang bisa melindungi pekerja film.

Bagaimana mengenai isu diskriminasi oleh FFI?

Diskriminasi apa ya? Kita tidak pernah seperti itu. Semua sama. Apalagi sejak saya masuk (Komite FFI). Mau film pendek atau apa pun, dikumpulkan bersama nominasi yang lain, ditempatkan di hotel yang sama, dan tempat duduk juga bersama nominasi lain.

Ini pula yang menjadi concern saya. Bisa jadi, bukan dari kita, itu isu dari luar. Seperti untuk spot di televisi, kami berjuang keras untuk tempatkan mereka semua nominasi. Harus ada di porsi tv ketika menerima penghargaan. Kalau tidak, ngapain ada penghargaan?

Kita anggap penting semua. Tidak ada diskriminasi dan segala macam. Ini harus diluruskan. Kita tidak pernah mendiskriminasi, semua sejajar. Nomine, baik film panjang maupun pendek, mendapat perlakuan sama. Bahkan, kita pikirkan benar, kita atur, harus punya tempat yang layak.

Sejauh ini upaya Anda?

Lihat saja yang kemarin (FFI 2018) disiarkan semua nominasinya. Kita sangat lumayan ngotot untuk hal itu. Ini kan mereka hasilkan karya jadi harus diapresiasi.

Kita juga harus mencari titik tengah. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita wajib mengupayakan yang terbaik. Kalaupun ada yang tidak puas, yang terpenting ialah kita mengupayakan yang terbaik untuk semuanya.

Juga ada anggapan FFI terkesan eksklusif, tanggapan Anda?

Setiap orang punya hak untuk menyatakan pendapat mereka. FFI sejatinya memang acaranya orang film, tetapi yang juga tidak boleh dilewatkan sehingga industri film bisa berjalan, itu karena adanya penonton, masyarakat. Oleh karena itu, kami adakan program yang bisa engagement dengan masyarakat. FFI memang iya milik orang film, tapi harus jadi milik semua, kami terus mengupayakan itu.

Mekanisme seperti apa yang diupayakan?

Untuk kerjakan festival tidak mudah. Akan butuh dana besar. SDM juga harus kuat. Ini yang lagi dipikirkan untuk terlibatnya para sponsor, kita harus optimalkan. Harus kita bicarakan, mencari sistem yang paling baik. Mungkin bujet pemerintah untuk penjurian, nominasi, dan malam puncak. Bujet sponsor dikumpulkan untuk menyelenggarakan festivalnya, ya ada screening, lokakarya, selayaknya festival. Jadi, nama FFI antara terjebak dan keberuntungan. Kalau namanya festival kenapa tidak diadakan sekalian festivalnya, lalu ditutup dengan penghargaan, Piala Citra sebagai brand. (M-2)

________________________________________________________

BIODATA

Nama:

Lukman Sardi

TTL:

Jakarta, 14 Juli 1971

Profesi:

Aktor

Jabatan:

Komite FFI periode 2018-2020

Penghargaan:

Best Actor MIFFest (Malaysia International Film Festival) 2019