Dorong Calon Sebanyak Mungkin

SEJUMLAH pati Polri mendaftar menjadi capim KPK. Apa tanggapan Anda?
Ini masih di ranah kewenangan pansel. Kami di Komisi III kan bersifat menunggu, sampai kemudian pansel menyerahkan kepada DPR hasil kerja mereka. Kan kalau dari sisi aturan, pansel harus mengirimkan 10 calon untuk kemudian kami pilih 5 orang.
Kami di DPR berharap sebanyak mungkinlah calon yang mendaftar ke pansel, dari berbagai elemen. Apakah penegak hukum kepolisian, kejaksaan, atau penyidik pegawai negeri sipil, para pengiat antikorupsi, aktivis, advokat, atau praktisi hukum.

Beberapa pegiat antikorupsi mengkritisi, bahkan menolak capim KPK dari Polri, apa tanggapan Anda?
Memang banyak teman-teman LSM mempersoalkan kenapa sih kok perwira polisi ikut mendaftar atau nanti misalnya pejabat kejaksaan ikut mendaftar. Menurut saya, fokusnya jangan itu. Harusnya fokus bagaimana teman-teman elemen masyarakat sipil mendorong sebanyak-banyaknya calon yang mendaftar ke pansel KPK sehingga terjadi kompetisi yang sehat.

Mereka beranggapan akan ada konflik kepentingan?
Konflik kepentingannya di mana? Dari dulu, sejak KPK dibentuk, pimpinan KPK jilid pertama, kan Ketua KPK-nya dari polisi Pak Ruki (Taufiequrachman Ruki), ada juga dari kejaksaan. Jadi sudahlah, prinsipnya ialah siapa pun putra atau putri terbaik yang memenuhi syarat kita dukung dan ja­ngan terlalu mempersoalkan apakah dia polisi, purnawirawan TNI, jaksa, atau yang lain. Apalagi, tidak ada aturan yang melarang.

Jadi serahkan pada pansel untuk menyaring semua tanpa perlu membatasi?
Kalau belum apa-apa yang disoroti hanya soal si perwira A atau jaksa B ikut mendaftar, saya kira kontraproduktif. Itu kan membatasi hak asasi orang. Toh, semuanya itu nanti akan dilakukan proses seleksi dan merupakan bagian dari proses seleksi itu kan penelusuran rekam jejak. Jangan mecegah orang untuk mencalonkan diri.

Apakah ada nama-nama capim KPK yang sudah santer di kalangan Komisi III?
Kan belum sampai ke Komisi III. Yang pasti, kami tidak punya calon favorit. Kami tugasnya dalam konteks saat ini mendo­rong siapa saja, baik yang di kepolisian, di kejaksaan, di penegak hukum lainnya, misalnya direktorat pajak itu kan punya penyidik, OJK punya penyidik juga. Nah, itu nanti siapa yang terpilih, ya kita lihatlah dari proses seleksi yang dilakukan pansel dan fit and proper test di Komisi III nanti. (Mal/P-2)