Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PENERAPAN ekomoni hijau jadi paradigma penting dalam pembangunan berkelanjutan. Penerapan dan pengembangan ekonomi hijau sangat penting didorong oleh berbagai pihak, tak terkecuali industri startup.
Sebagai program akselerator dan hub untuk startup, Greentech Entrepreneurs Network (GEN) siap mendorong dan mengkatalisasi pertumbuhan vertikal startup teknologi hijau di Indonesia.
Melalui hub tersebut, GEN mencari wirausahawan inovatif yang dapat mengembangkan startup-nya dengan memperluas akses ke mitra bisnis potensial, investor, dan mentor.
Baca juga : Aruna Optimis Bisnis Perusahaan Terus Tumbuh Sepanjang 2024
Program itu dilaksanakan oleh GIZ Indonesia atas nama Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas, melalui proyek Digital Transformation Center (DTC) Indonesia dan dengan dukungan Endeavor Indonesia.
“Dengan meningkatnya perkembangan startup teknologi hijau di Indonesia serta komitmen pemerintah menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan, kami yakin bahwa transformasi menuju ekonomi hijau dan transformasi digital bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga sebuah kewajiban. Kolaborasi terus-menerus dengan inovator, pelaku bisnis, dan masyarakat adalah fondasi dalam mengarusutamakan tujuan tersebut. Dengan dukungan dari acara ini, kami optimis bahwa proses akselerasi menuju ekonomi digital hijau akan menjadi lebih cepat dan efisien," kata Andianto Haryoko, selaku Koordinator Ekosistem dan Pemanfaatan TIK Bappenas.
Baca juga : Kendati Sarjana Hukum, Pengusaha Muda ini Sukses Bangun Startup Teknologi
Program GEN dimulai dari tahap audisi yang telah dilaksanakan mulai 17 November hingga 17 Desember 2023, dengan total 55 perusahaan rintisan lokal yang mendaftar. Saat ini, sebanyak 35 perusahaan beserta pendirinya telah terpilih untuk mengikuti program GEN dari awal hingga akhir. Program ini akan dilaksanakan mulai 30 Januari 2024 dan berakhir pada April 2024.
Kriteria pemilihan perusahaan rintisan melibatkan sektor ekonomi sirkular, pengelolaan sumber daya alam (PSDA), dan transisi energi bersih.
Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi dan berlokasi di Indonesia, melayani pasar Indonesia, memiliki pendiri berkewarganegaraan Indonesia, sudah melewati tahap Minimum Viable Product (MVP), memiliki model bisnis yang terbukti dan berpotensi tumbuh ke pasar global, serta telah menghasilkan pendapatan dalam 6 hingga 12 bulan terakhir dan terbuka untuk menerima pendanaan. (Z-5)
BPS gelar Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) mulai 1 Mei. Simak fokus baru seperti ekonomi hijau, digital, hingga YouTuber yang akan dipetakan secara komprehensif.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, pengendalian emisi.
Di tengah tekanan deforestasi, perubahan iklim, dan tuntutan pasar terhadap komoditas berkelanjutan pemerintah dan pelaku usaha kehutanan mulai menggeser paradigma pengelolaan hutan.
Ketahanan energi jadi prioritas nasional utama pada 2026 seiring penguatan strategi ekonomi hijau yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin pasar karbon global berkat hutan tropis terluas ketiga di dunia.
LKPP dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam memperkuat sistem pengadaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kemenag memperkenalkan konsep ekoteologi dan peran agama sebagai sumber harmoni sosial
BAYANGKAN sebuah tsunami menghantam pulau tak berpenghuni di salah satu gugus kepulauan Indonesia, menyapu bersih pohon dan berbagai habitat.
Filantropi berperan penting memperkuat UMK dan ekonomi rakyat lewat pendanaan, pendampingan, dan kolaborasi demi pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Seluruh inisiatif lembaga sepanjang satu tahun terakhir telah diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Nasional.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved