Berita Terbaru UU TNI Hari Ini

Pemerintah dan DPR belum Siapkan Keterangan, Uji Materiil UU TNI Ditunda

Pemohon beranggapan hal ini berpotensi mengaburkan fungsi utama TNI dan menyalahi prinsip supremasi sipil.

Koalisi Sipil akan Gugat Materiel UU TNI Pekan Ini, Berikut Pasal-Pasal yang Dipersoalkan

KOALISI masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan selaku pemohon pengujian formil revisi UU TNI akan kembali melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditolak, Masyarakat akan Gugat Kembali UU TNI, Kemhan : Hak Konstitusional

Kemhan menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji formil terhadap UU TNI. Kemhan menghargai guguatan masyarakat sipil

MK Tolak Seluruh Uji Formil UU TNI, Koalisi Sipil Berencana Ajukan Uji Materiel

KOALISI masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan berencana mengajukan uji materiel terhadap sejumlah pasal dalam UU TNI.

Putusan MK Tolak Seluruh Gugatan UU TNI Dinilai Kemunduran Serius Demokrasi

PUTUSAN MK yang menolak seluruh dalil uji formil UU TNI dinilai koalisi masyarakat sipil sebagai kemunduran serius bagi demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

Gugatan Mahasiswa soal UU TNI Ditolak, Pemohon Nilai Alasan MK Dangkal dan tak Bisa Menangkap Aspirasi

MK dianggap sebagai jalan terakhir untuk menyampaikan aspirasi publik.

MK Tolak Permohonan Terakhir Uji Formil UU TNI, Semua Gugatan Kandas

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, pembentuk undang-undang sudah menyediakan berbagai ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan UU TNI.

Imparsial Soroti Perluasan Peran Militer di Ranah Sipil yang Semakin Nyata

Ardi menyoroti pembentukan sejumlah kesatuan baru di tubuh militer, seperti pembentukan batalyon yang diarahkan untuk menangani ketahanan pangan, kesehatan masyarakat.

PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK

PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK

Di Depan Hakim MK, Aktivis Kontras yang Terobos Hotel saat Revisi UU TNI Akui Dapat Banyak Ancaman

Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.

Ahli HTN Sebut MK Dapat Kembangkan Tes Partisipasi Bermakna untuk Menilai Prosuderal UU TNI

Menurut Susi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memaksa pembentuk undang-undang mengatur tiga hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pakar HTN Sebut Proses Legislasi UU TNI Cacat Prosedural dan Abaikan Prolegnas

Pelaksanaan program pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus didasarkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan. 

Ahli Sebut UU TNI Tak Penuhi Syarat Mekanisme Carry Over dan Lemah Kepastian Hukum

UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.  

Ahli Sebut UU TNI Tak Penuhi Syarat Mekanisme Carry Over dan Lemah Kepastian Hukum

UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.  

Ahli Sebut UU TNI tak Penuhi Syarat Carry Over dan Lemah Kepastian Hukum

Ia menyoroti pernyataan DPR dalam sidang sebelumnya yang menyebut pembahasan revisi UU TNI menggunakan mekanisme carry over.

Pakar Sebut Proses Legislasi UU TNI Ugal-Ugalan

Legislasi harusnya menjadi proses yang harus dijalankan oleh DPR dan pemerintah secara cermat dan hati-hati dan bukan administratif dan kegiatan rutin yang dilakukan para pembentuk UU belaka.

Pakar Sebut Proses Legislasi UU TNI Ugal-Ugalan

Legislasi harusnya menjadi proses yang harus dijalankan oleh DPR dan pemerintah secara cermat dan hati-hati dan bukan administratif dan kegiatan rutin yang dilakukan para pembentuk UU belaka.

Sanggah Menkum, Imparsial Sebut Status Mahasiswa tak Halangi Gugat UU TNI ke MK

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto merespons pernyataan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang menyebut mahasiswa tidak memiliki kedudukan hukum dalam menggugat UU TNI,

Menteri Hukum sebut Penggugat UU TNI Tidak Punya Legal Standing Karena Bukan Prajurit

Supratman mengatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang memadai sebab bukan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer.

DPR Tepis Pembahasan UU TNI Minim Partisipasi

Utut meminta MK dapat menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan terkait keabsahan UU TNI yang telah diundangkan oleh pemerintah saat ini.

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia