NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Agung Hari Ini

Kasasi Kejagung atas Vonis Kanjuruhan Demi Keadilan 135 Korban
24/3/2023 16:23
KOMISIONER Komnas HAM 2017-2022, Beka Ulung Hapsara, mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis bebas 2 polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan.
Mahkamah Agung Dinilai Setengah Hati Tangani Kasus Hakim Pakai Narkoba
23/3/2023 17:11
Mahkamah Agung (MA) setengah hati dalam menangani kasus hakim pengadilan negeri (PN) Rangkasbitung, Danu Arman, yang memakai narkoba di pengadilan.
Kerja Sama Hukum di Lingkungan Hidup Diperkuat. Ada Apa?
23/3/2023 14:55
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama dengan Mahkamah Agung (MA), memperkuat kerja sama bidang hukum. Ada apa?
Kasus Suap Mahkamah Agung, KPK Yakin Hasbi Hasan Terlibat
22/3/2023 11:00
Mengacu pada fakta persidangan, KPK yakin keterlibatan Hasan Hasbi kental dalam kasus dugaan suap penanganan perkara.
KPK Pakai Instrumen Follow the Money Ungkap Peran Dito Mahendra
18/3/2023 11:25
KPK menerapkan instrumen follow the money untuk memperkuat sangkaan terhadap Dito Mahendra.
Legalitas Senjata Api Dari Penggeledahan Rumah Dito Dicek Polri
18/3/2023 10:05
KPK dan Polri akan mengecek legalitas kepemilikan 15 senjata api yang ditemukansaat menggeledah rumah pengusaha Dito Mahendra.
Ahli Hukum Pidana Sebut Vonis Bebas Dua Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Kurang Tepat
17/3/2023 17:53
Keputusan Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap dua anggota polisi terkait kasus Tragedi Kanjuruhan merupakan hal yang kurang tepat.
Gayus Lumbuun: Gugatan Prima Tidak Salah Alamat
15/3/2023 10:00
Gugatan Prima ke KPU melalui PN Jakarta Pusat dinilai mantan hakim agung Gayus Lumbuun tidak salah alamat.
Akhirnya Dokter Subuh Terima Pesangon usai Menang di Tingkat Kasasi
14/3/2023 08:26
PERJUANGAN panjang dr.Subuh Widhyono, seorang dokter spesialis anastesi untuk mendapatkan haknya akhirnya membuahkan hasil.
Penyidik Buka Peluang Tersangka Baru di Kasus Suap MA
14/3/2023 07:50
KPK membuka peluang menambah tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.
Hasbi Hasan Diduga Ikut Terima Duit Penanganan Perkara Di Mahkamah Agung
13/3/2023 11:25
Berdasarkan fakta persidangan sekretaris MA Hasbi Hasan diduga terima duit penanganan perkara.
MA Masih Periksa Hakim PN Jakpus
12/3/2023 18:03
“Sejauh ini belum ada informasi dari Bawas. Masih dilakukan pemeriksaan,”
Dugaan Pelanggaran Etik Putusan Penundaan Pemilu
11/3/2023 05:05
PUTUSAN PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang meminta KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 jelas merupakan tindakan inkonstitusional.
Beberapa Pihak Diduga Terima Uang dalam Kasus Suap Pengurusan Perkara Di MA
10/3/2023 14:05
KPK menduga ada beberapa pihak terima uang dari tersangka Heryanto Tanaka untuk pengurusan perkara di MA.
Hercules: Saya Enggak Paham Suap
08/3/2023 14:30
Tenga ahli Perumda Pasar Jaya Hercules mengeklaim tidak mengetahui tentang suap yang melibatkan hakim agung nonaktif Gazalba Saleh.
Hercules Memenuhi Panggilan KPK di Kasus Suap Gazalba Saleh
08/3/2023 11:05
Rosario de Marshall alias Hercules datang ke KPK memenuhi panggilan untuk pemeriksaan penyidik terkait kasus suap hakim agung Gazalba Saleh.
DPR Berperan Besar Memilih Hakim Ad Hoc HAM
07/3/2023 17:25
Kontras menyatakan DPR punya peran besar untuk memilih Hakim ad hoc HAM yang berintegritas dan berpengalaman.
KPK Panggil lagi Hercules ke Gedung Merah Putih Terkait Kasus Hakim Gazalba Saleh
07/3/2023 17:05
KPK mengabulkan permohonan Hercules untuk memenuhi pemanggilan penyidik terkait kasus hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, esok.
MA Diminta Bersikap atas Putusan Penundaan Pemilu Hakim PN Jakarta Pusat
05/3/2023 08:30
MA harus memberikan peringatan kepada PN Jakpus. Pasalnya, PN Jakpus tidak memiliki kewenangan menangani perkara sengketa pemilu, termasuk hasil proses verifikasi faktual parpol.
Putusan PN Jakpus terkait Penundaan Pemilu Batal Demi Hukum
04/3/2023 13:23
Feri menjelaskan, Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan khusus terkait penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum melalui Peraturan MA (Perma) Nomor 2/2019.