Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Komisi X: Kabupaten Serang Bisa Jadi Percontohan Indeks Pembangunan Literasi

Hetifa sampaikan bahwa, minat baca masyarakat tidak sepenuhnya rendah jika ada akses dan bacaan menarik.

Anggota DPR Dukung Bima Arya Pecat Kepala Sekolah Diduga Pelaku Pungli

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pemecatan tersebut sangat beralasan mengingat oknum kepala sekolah itu diduga telah menerima uang.

Biaya Haji 2024 Diputuskan Bulan November

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan Komisi VIII dan pemerintah akan segera membahas dan menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun depan.

Rarcmat Gobel: Pembangunan KCJB Selesai, Harusnya Tanggung Jawab Bukan APBN

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah selesai. Maka, seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha, bukan beban APBN.

Srikandi Humbang Hasundutan Dukung Arnod Sihite Jadi DPR RI

Mereka menilai Arnod Sihite merupakan figur yang tepat, memiliki jaringan luas, dan sudah banyak berbuat untuk masyarakat Humbahas.

DPR Dorong Pemerintah Edukasi Pedagang Tanah Abang Kreasikan Pemasaran Digital

Pemerintah harus mencari jalan keluar membantu pedagang Tanah Abang ini bagaimana mengkreasikan pemasaran mereka dan  jangan sampai pasar legendaris Tanah Abang ini tutup.

DPR Minta Kaji Ulang Penjaminan APBN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai proyek kereta cepat seperti tidak memiliki perencanaan yang matang dan berujung membebani APBN

Puan Maharani: DPR Setujui RUU APBN 2024 Jadi Undang-Undang

Dalam RUU APBN TA 2024, DPR melalui Banggar DPR dan pemerintah Indonesia sepakat menyatakan bahwa total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun.

DPR Sahkan RUU APBN 2024 Jadi UU

RUU APBN 2024 yang disetujui dan disahkan menjadi UU tersebut sebelumnya telah dibahas Badan Anggaran DPR dan pemerintah melalui panita-panitia kerja.

Media Sosial Jadi Marketplace, Komisi VI DPR: Perlu Regulasi yang Jelas

Sebab, menurut Mohamad Hekal, adanya social-commerce saat ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada UMKM yang ada, jika tidak segera diatur.

Komisi II: Parpol Ikut Bertanggung Hawab pada Masa Depan Demokrasi

Proses rekrutmen partai politik untuk jabatan publik harus dilakukan secara benar. Sebab, tak dapat dimungkiri pemimpin yang baik hanya bisa lahir melalui proses yang baik.

Komisi II dan Pemerintah Setujui Dua PKPU dan Perbawaslu

dalam rapat konsultasi pada Rabu sore itu pihaknya bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI membahas tujuh rancangan peraturan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Gus Imin Apresiasi Komitmen TNI Jaga Netralitas Pemilu 2024

Menurut Gus Imin, komitmen netralitas TNI ini dapat memberi dampak baik terhadap pelaksanaan Pemilu, terutama terkait dengan pengamanan, sekaligus semakin menjernihkan iklim demokrasi.

Kementan dan DPR Dorong Petani dan Penyuluh Kalbar Gunakan Teknologi

SMK-PPN Banjarbaru menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh bertajuk 'Strategi Agribisnis Pertanian bagi Pemula' di Melawi, Kalbar.

Bertemu Komisi II DPR, ICW Adukan Kejanggalan Penunjukkan Pj Kepala Daerah

Komisi II DPR akan memberikan atensi terhadap masukan atau aspirasi yang disampaikan ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil terkait penunjukan Pj yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.

Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI hanya dalam Keadaan Darurat

DPR menilai perpanjangan masa jabatan Panglima TNI hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat dan sesuai UU TNI.

Hadiri Pengajian, Caleg Demokrat Ingin Masukkan Pelajaran Hafal Al-Qur'an

Caleg DPR dari Partai Demokrat Marta Yandry Rachman menghadiri acara pengajian bersama Habib M. Sulthon Badar Al Habsyi di Majelis Taklim Hidayatul Mubtadi'in.

Indonesia Punya Dua Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Usulkan Revisi UU Jakarta

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai secara de jure Indonesia kini punya dua ibu kota negara.

Majukan Pendaftaran Capres-Cawapres, DPR Sebut Sesuai Standar Regulasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan wacana dimajukannya jadwal penetapan daftar capres dan cawapres pada dasarnya masih masuk akal.

Komisi IX Ingatkan Pemerintah tidak Sporadis Atasi Polusi Udara

Charles pun menyayangkan meski sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk DKI, tapi kualitas udara di ibu kota masih menjadi yang paling berpolusi di dunia. 

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia