Berita Terbaru Demokrasi Hari Ini

Fenomena TNI Masuk Kampus, DPR : Militer dan Sipil Tunduk pada Supremasi Hukum

Keterlibatan TNI di perguruan tinggi setelah revisi UU TNI disahkan, DPR mengingatkan salah satu fungsi demokrasi yakni kebebasan berekspresi dan kreatif serta kritis terhadap pemerintahan. 

AJI Sebut UU TNI Ancaman Serius Masa Depan Demokrasi

UU TNI memperluas kewenangan militer dalam jabatan sipil dan berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil dalam demokrasi

Akademisi : Upaya Pembungkaman terhadap Pers, Meniadakan Demokrasi

Ahli Komunikasi pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Wisnu Martha Adiputra menjelaskan peristiwa teror ke kantor Tempo  upaya pembungkaman pers. Padahal pers bagian dari demokrasi.

Negara yang Gagal Membaca Simbol

DI dalam tubuh demokrasi, bahasa kekuasaan seharusnya bekerja bukan sekadar untuk menyampaikan kebijakan, melainkan juga untuk membentuk kepercayaan.

Yuddy Chrisnandi Sebut Hanya 2-3 Anggota Komisi I DPR yang Paham UU TNI

GURU Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menyebut hanya segelintir anggota Komisi I DPR yang paham tentang filosofi lahirnya UU TNI.

Pilkada Langsung Penting untuk Menjamin Partisipasi Masyarakat

pilkada langsung harus dipertahankan karena melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin

YLBHI:  Draft RUU TNI Menabrak Konstitusi dan Hilangkan Supremasi Sipil

YLBHI menyebut  usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.

Fraksi NasDem Apresiasi Ketegasan Panglima TNI soal Supremasi Sipil di Revisi UU TNI

ANGGOTA Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini mengapresiasi ketegasan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai supremasi sipil ketika prajurit isi jabatan publik.

DPR Sebut Revisi UU TNI Jamin Supremasi Sipil dan tidak Kembalikan Dwifungsi ABRI

Pembahasan mengenai revisi UU TNI menekankan untuk menjamin supremasi sipil dalam kerangka negara demokrasi.

Nihil Aktivis dan Wartawan Ditangkap, Indonesia Diklaim Surplus Demokrasi

Prabowo sangat menghargai kebebasan sipil dan berdemokrasi. Hal itu kata Pigai, dibuktikan dengan tidak adanya penangkapan aktivis maupun wartawan media.

Indeks Demokrasi Turun, Indonesia Disebut Alami Otoritarianisasi

PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.

Anggota DPR Sebut Sistem Pemilu Campuran Patut Dipertimbangkan

Memang variannya banyak, nanti kita diskusikan apakah mixed member proportional (MMP) dan mixed member majoritarian (MMM) atau paralel.

Pakar Usulkan Sistem Pemilu Campuran

Pemilu campuran memberikan porsi pada kedaulatan rakyat untuk memilih langsung calonnya, sekaligus menjaga peran partai politik sebagai peserta pemilu

Guru Besar Unas: Negara Bayangan Jadi Penyebab Stagnasi Demokrasi

Fenomena demokrasi cukong merupakan bentuk nyata dari kolaborasi antara oligarki partai politik dan kapitalis.

Revisi UU TNI Timbulkan Kekhawatiran

RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.

Kolaborasi yang Kuat Harus Dilakukan untuk Wujudkan SDGs, HAM, dan Demokrasi 

HUBUNGAN yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan.

Bawaslu: Pendidikan Demokrasi di Masyarakat Harus Terus Diberikan

Diharapkan pada masa non-tahapan ini, konsolidasi demokrasi kepada masyarakat semakin gencar dilakukan oleh Bawaslu daerah.

Pakar Nilai Dominus Litis di RKUHAP Ciptakan Kewenangan Berlebihan

PAKAR hukum tata negara, Margarito Kamis menyebut penerapan asas dominus litis atau penguasa perkara pada RKUHAP berpotensi memonopoli kewenangan terhadap suatu lembaga

Fit and Proper Test Pejabat oleh DPR Perlu Dievaluasi

PROSES fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk meloloskan pejabat negara perlu dievaluasi. DPR RI dinilai sudah kebablasan dalam memaknai kewenangan

100 Hari Pemerintahan Prabowo, Sejumlah Tokoh Kumpul Ingatkan soal Demokrasi

SEJUMLAH tokoh berkumpul di Jakarta untuk mengingatkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari masa kerja,

Demokrasi Tanpa Dusta

Rasch untuk Penilaian Bermakna

Hadir untuk Percaya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia