Berita Terbaru UU Hari Ini

DPR Ingatkan PP Penugasan Polri Jangan Lampaui UU

Secara hierarki hukum, PP memiliki batasan yang ketat dan tidak boleh melampaui regulasi di atasnya.

Revisi UU Pemilu Jadi Kunci Akhiri Siklus Korupsi Kepala Daerah

Tingginya ongkos kontestasi memaksa para kandidat terjebak dalam pusaran return of investment atau upaya pengembalian modal

Hindari Multitafsir, MK Desak Revisi UU Tipikor Diprioritaskan

MK menilai multitafsir tersebut dapat memicu ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus korupsi.

Hakim MK Soroti Lemahnya Argumen Uji Materi UU Pemilu Terkait Calon DPR Nonparpol

Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.

Evaluasi Menyeluruh Undang-Undang Pemilu Mendesak

Persoalan klasik dalam setiap pemilu, yaitu praktik politik uang, kampanye hitam, serta politik transaksional.

Suara Rakyat Ciptakan Legislasi Bermakna

Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.

Revisi UU BUMN Urgensi Nasional dari Pembentukan Danantara

RUU BUMN Perubahan diajukan karena adanya urgensi nasional pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU BUMN Dibawa ke Paripurna

Salah satu pokok perubahan UU tersebut adalah penyesuaian dan perluasan definisi BUMN

Yusril Sebut Aturan Main Pemindahan Napi akan Dibuat

Yusril mengakui undang-undang khusus yang mengatur pemindahan maupun pertukaran narapidana tersebut belum ada. Pemindahan narapidana asing yang dilakukan pemerintah belakangan ini.

Terungkap, PDIP Inisiator Kenaikan PPN Jadi 12 persen

Namun PDIP saat ini terhadap penerapan kebijakan PPN 12% sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.

MAKI: Pejabat Negara Manipulasi LHKPN Harus Dipecat

Bahwa kehadiran UU LHKPN akan menjadi proyeksi penguat bagi KPK untuk menerapkan sanksi tegas.

160 UU Pecahkan Rekor MURI

Komisi II DPR membuat Undang-Undang (UU) terbanyak sepanjang sejarah dalam satu periode masa tugas 2019-2024 dengan jumlah total 160 UU.

Menteri Hukum Supratman Ditugaskan Prabowo Review Seluruh UU

Supratman menuturkan sinkronisasi dan harmonisasi UU peraturan dilakukan guna bisa sampai kepada Indonesia Emas 2045. 

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia