Berita Terbaru Perdata Hari Ini

RUU Hukum Acara Perdata Disepakati jadi Inisiatif DPR

PEMERINTAH dan Komisi III DPR RI sepakat menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata menjadi inisiatif DPR.

Pakar Hukum Jelaskan Potensi Delik Pidana dalam Kasus Robohnya Pondok Pesantren

Runtuhnya bangunan pondok pesantren yang menelan korban jiwa dan luka-luka dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, baik secara pidana maupun perdata.

KY Umumkan 33 Nama Calon Hakim Agung

KOMISI Yudisial (KY) mengumumkan 33 orang calon hakim agung yang sudah lolos seleksi kualitas pada 29-30 April lalu

Pakar Hukum: Kejagung Bisa Gugat Perdata Kasus Timah

Kerugian keuangan negara lebih mudah dibuktikan karena memiliki dasar hukum yang jelas, seperti yang tercantum dalam UU No 17 Tahun 2003

Pemkot Cilegon Beri Penghargaan Kepada Kejari Atas Keberhasilan Selamatkan Aset Kota

Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, memberikan penghargaan kepada Kejari Kota Cilegon atas keberhasilan memenangkan sengketa lahan di kawasan Cilegon Plaza Mandiri (eks Matahari). 

KPK: Ada Gugatan Perdata dan Pidana terkait Kasus Eddy Hiariej

KPK menyebut ada gugatan perdana dan pidana yang bergesekan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy.

UU ITE Digugat, Ahli: Kritikan untuk Pejabat Harusnya Masuk Perdata bukan Pidana

SIDANG lanjutan uji materi UU KUHP dan UU ITE kembali digelar. Ahli pemohon menyatakan, kritik atau serangan individu ke pejabat negara mestinya tidak diproses pidana, melainkan perdata.

KLHK Siapkan Gugatan Perdata Ganti Rugi Lingkungan untuk Perusahaan Penyebab Polusi Jabodetabek

KLHK menyiapkan langkah hukum berlapis terhadap kegiatan yang diduga menjadi sumber pencemar udara Jabodetabek, baik kegiatan yang dilakukan oleh korporasi maupun masyarakat.

Perundungan Dalam Dunia Kedokteran dan Kesehatan

Korban perundungan adalah mahasiswa kedokteran, termasuk peserta pendidikan dokter spesialis, teman sejawat perempuan serta lulusan asing atau internasional.  

Hidden Agenda di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024

BUKAN Indonesia kalau enggak membuat kejutan-kejutan yang menyita perhatian publik. Simak saja dalam sepekan terakhir ini publik dihebohkan dengan beragam kejutan.

Perkuat Aspek Hukum, Badan Bank Tanah jalin kerja sama dengan Jamdatun

BADAN Bank Tanah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Jamdatun, sebagai upaya peningkatan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum.

Kejagung Tegaskan Kasus Indosurya Bukan Perdata

Kejagung menegaskan tidak ada perbuatan perdata sama sekali yang dilakukan terdakwa kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya sebagaimana yang diputuskan oleh majelis hakim.

Sidang Gugatan Perdata Tragedi Kanjuruhan Ditunda Lagi

Sidang perdata yang dilayangkan sejumlah korban Tragedi Kanjuruhan tersebut ditunda selama tiga pekan dan akan dilanjutkan pada 14 Februari 2023.

Sidang Perdana Gugatan Perdata Korban Tragedi Kanjuruhan Ditunda

Majelis hakim akan memanggil kembali para pihak tergugat untuk mengikuti sidang dua pekan depan,

MA Menangkan Sientje Mokoginta dalam Sengketa Pembatalan Sertifikat Tanah

MAHKAMAH Agung (MA) RI memenangkan pihak Sientje Mokoginta dalam perkara gugatan perdata melawan Corry Mokoginta, tertuang dalam putusan no: 4095 K/PDT/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Kejagung Siapkan Opsi Gugat Perdata Pelaku Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak

Ketut menjelaskan opsi untuk menggugat secara perdata ini bisa dilakukan apabila perkara tersebut telah dibuktikan di persidangan.

Komisi III DPR Serap Aspirasi RUU Hukum Acara Perdata di Bali

Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (UU HAPer) di Indonesia saat ini masih menggunakan produk kolonial.

Pengertian Hukum dan Peran Hukum dalam Wujudkan Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Pemprov Banten dan Kejati Banten Tandatangani MoU Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Nota kesepahaman ini bagian ikhtiar bersama untuk mendorong pembangunan daerah di Provinsi Banten pada aspek keperdataan dan ketatausahaan negara.

Peradi SAI IKut Beri Masukan Soal RUU Hukum Acara Perdata

"Kami membagi dua usulan yakni usulan perbaikan dan usulan pembaharuan pada masukan RUU yang kami berikan," terang Swandy Halim.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia