Ada Pesimisme soal Masalah Penerapan Ganjil dan Genap

KEBIJAKAN penerapan nomor kendaraan ganjil dan genap untuk mengurangi kema­cetan di Jakarta memang masih harus diuji oleh waktu. Terlebih dalam banyak hal, rasanya akan sulit bagi warga Jakarta beraktivitas tanpa menggunakan kendaraan pribadi.

Namun, kebijakan tersebut tetap­lah harus diapresiasi sebagai upaya mengurangi kemacetan di Ibu Kota yang makin menggila. Hanya, rasa pesimistis tetaplah menggelayut karena penerapan itu cuma dilakukan di jalur yang sebelumnya sebagai wilayah three in one. Seandainya diterapkan lebih luas lagi, sangat mungkin kemacetan bisa terurai.

Persoalan apakah nanti akan ada orang-orang yang mengakali kendaraan mereka dengan dua nomor, ganjil dan genap, itu masalah lain. Hal itu menjadi tugas kepolisian untuk memberi sanksi tegas. Begitu juga kalau ada orang-orang yang akhirnya membeli mobil baru dengan pesanan nomor ganjil atau genap.

Kalau memang ingin mengurangi kemacetan di Jakarta, perlu keberanian dengan melarang penambah­an kendaraan baru. Atau cara lain dengan kendaraan usia di atas 20 tahun dilarang melintas jalan-jalan di Jakarta.

Namun, dari semua itu, yang terpenting ialah ketegasan dari aparat kepolisian dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran. Ja­ngan sampai ada saling memahami untuk penyelesaian di jalanan. Bila itu yang terjadi, percuma saja penerapan nomor ganjil genap karena implementasinya di lapangan tidak maksimal.

Enggak usah bermimpi warga Jakarta akan beralih ke moda transportasi umum karena hal itu masih jauh dari harapan. Tidak perlu juga bicara kenyamanan karena hal tersebut seperti sebuah utopia. Selama jalur Trans-Jakarta steril dari kendaraan lain saja sudah sebuah kemajuan. Selama para pejabat, teman-teman pejabat, yang merasa pejabat, hingga tetangga pejabat berkendara tanpa pengawalan (voorijder, lalu lintas di Jakarta bisa nyaman tanpa merasa kesal walau macet.

Saiful Hidayat
Jakarta