Lembaga Pendidikan Butuh Pengawasan

SELAMA ini kita digemparkan kasus korupsi yang melibatkan banyak elite atau pejabat negara.

Begitu banyak pejabat yang terjerat dalam kasus korupsi dan mereka menggunakan kekayaan negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memikirkan nasib rakyat kecil.

Sebagai rakyat hanya dapat melihat apa yang mereka lakukan.

Kami hanya bisa berharap kepada pihak yang berwenang untuk memenjarakan para pejabat atau kaum elite yang terlibat dalam kasus tersebut.

Sungguh mengagetkan ketika di Kompas (19/5) diberitakan, lembaga pendidikan sangat berpotensi korupsi.

Padahal, selama ini korupsi lebih banyak terjadi di sektor pemerintahan.

Berdasarkan penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW), pada 2006-2015 tercatat 425 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan dengan jumlah tersangka 618 orang.

Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi selama 10 tahun terakhir di dunia pendidikan mencapai Rp1,3 triliun.

ICW menemukan praktik korupsi banyak terjadi di dinas pendidikan, sekolah, dan perguruan tinggi.

Sungguh sangat miris melihat praktik korupsi yang terjadi di sektor pendidikan.

Dana yang paling rentan di korupsi pada sektor pendidikan, menurut ICW, ialah dana alokasi khusus yang telah mencapai Rp1,3 triliun selama 10 tahun terakhir.

Rupanya UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menimbulkan efek jera.

Kini, dibutuhkan pengawasan-pengawasan khusus di sektor pendidikan untuk mengurangi tindakan korupsi.

Bahkan sanksi hukumannya pun harus lebih berat daripada sebelumnya karena para koruptor ini sudah merusak moral pendidikan Indonesia.

Eduard Implisius Wugut
FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta