Bersama Menumpas Hoaks

WARTA bohong atau hoaks masih mewarnai pesta demokrasi di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, warta bohong ini merupakan satu dari banyak masalah serius yang muncul menjelang hajatan pemilu. Salah satunya di pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Ada tiga faktor yang membuat subur munculnya hoaks di media sosial. Ketiga faktor itu ialah regulasi yang belum menjangkau pemberantasan hoaks, pembiaran yang dilakukan pasangan calon (paslon), dan lambannya respons dari lembaga penyelenggara pemilu.

Terkait dengan hal ini, para pemangku kebijakan beserta penegak hukum mesti intens memberikan pengawasan, terutama menjelang pilkada dan pemilu. Pasalnya, menjelang gelaran pesta demokrasi itu sejumlah oknum tidak bertanggung jawab akan bermunculan untuk menebar kebencian melalui sejumlah media sosial. Tujuannya memecah belah suara pemilih hingga menggagalkan pasangan calon tertentu.

Saat ini hoaks sudah dibuat sedemikian rupa yang dilengkapi dengan data-data, seolah-olah itu fakta. Kemunculan hoaks ini dipicu adanya pihak-pihak ingin membuat situasi menjadi kacau dan mengambil keuntungan.

Dengan kondisi itu, pemerintah sudah harus mulai serius menangani penyebaran hoaks ini. Revisi UU ITE yang baru saja berlaku sebenarnya dapat menjadi landasan hukum untuk menjerat tidak hanya pembuat hoaks, tetapi juga mereka yang menyebarkannya. Namun, ancaman pidana ini kurang efisien karena penyebaran hoaks sudah sangat masif.

Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik patut khawatir jika hoaks tidak segera dihentikan, akan berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa sebab warta bohong akan memicu kebencian antaranak bangsa. Parahnya lagi, penyebar hoaks itu ialah orang Indonesia sendiri. Ini sangat disayangkan, bagaimana bisa orang Indonesia ingin merusak rumah bangsa sendiri.

Dengan adanya permasalahan yang begitu kompleks mengenai hoaks yang menyebar di masyarakat, diperlukan solusi untuk menyikapinya. Upaya yang dapat dilakukan ialah pemerintah bisa mengambil peran sebagai penengah dalam waktu sesegera mungkin. Pemerintah bertindak sebagai verifikator, baik lewat akun resmi pemerintah maupun akun yang bisa diajak bekerja sama. Selanjutnya, pemerintah dapat membuat satu situs yang bisa menjelaskan kepada masyarakat Indonesia mana saja situs yang terkontaminasi hoaks. Hal itu dapat menjadi rujukan utama bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses berita-berita yang diterima oleh masyarakat. Terakhir, pemangku jabatan harus mengikutsertakan masyarakat secara langsung dengan membuat suatu komunitas yang bertujuan menumpas hoaks.

Sebagai warga negara yang baik, kita saling berkoordinasi dan kooperatif dalam menumpas hoaks. Hal itu merupakan masalah bersama yang harus disikapi demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari perpecahan.

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan
publik ke e-mail: [email protected]