Pengamat: Alasan Reshuffle Harus Jelas

PRESIDEN Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk menentukan dilakukan atau tidaknya penggantian susunan menteri di dalam kabinetnya.

Isu pergantian menteri di tubuh Kabinet Kerja belakangan mencuat ke permukaan lantaran dalam satu pekan terakhir semakin banyak menteri yang dipanggil menghadap Presiden Joko Widodo.

Bila Presiden akhirnya memutuskan melakukan reshuffle, paling tidak sejumlah pimpinan pos kementerian yang sudah mulai tidak sejalan dengan semangat kabinet kerja memang harus mengalami penyegaran.

Ekonom Universitas Padjadjaran Ina Primiana berpendapat sejumlah leading sector di bidang ekonomi belum menunjukan capaian yang diinginkan Presiden. "Sudah begitu, kecenderungannya kementerian masih bekerja sendiri sendiri. Padahal presiden jelas membutuhkan menteri mampu bekerja secara tim," ujar Ina saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (4/3).

Akibatnya, sejumlah pencapaian pemerintah dari sektor tertentu menjadi terhambat. "Misalnya bidang perindustrian yang kontribusi terhadap penguatan industri yang masih sangat minim. Begitu juga sektor ketenagakerjaan yang masih tidak bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja di kawasan -kawasan industri," ujar dia.

Di samping itu, kementerian di sektor sektor lainnya juga perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi. Ina mengungkapkan semangat presiden dalam menurunkan biaya logistik belum mampu terjawab oleh Menteri Perhubungan. "Menteri Perhubungan juga belum mampu menjawab tantangan konektivitas yang dibutuhkan industri supaya berbiaya logistik murah," ujar dia.

Begitu juga dengan Menteri Pertanian yang dia nilai tak mampu menyelesaikan permasalahan pasokan pangan di tanah air. "Menteri Pertanian juga sampai sekarang belum mapu menjawab kebutuhan pasokan nasional atau menciptakan industri turunan dari sektor tersebut," ujar dia.

Selan itu, ia juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional. Menurutnya, pemerintah saat ini lebih cenderung membuka ruang kepada produk impor keimbang menjadikan produk domestik tuan rumah di negeri sendiri. "Dengan lebih banyak produk luar yang masuk dan bukannya produk domestik yang menguasai pasar sudah sepatutnya Presiden mempertanyakan kinerja Menteri Perdagangan," ujar dia.

Ekonom INDEF Enny Sri Hartati menilai reshuffle jilid kedua harus beralasan objektif. Menurutnya, jangan sampai reshuffle hanya bertujuan untuk mengakomodir pihak tertentu yang ingin masuk ke dalam tubuh pemerintah. "Ya kalau diganti tapi ga jadi tidak lebih baik, ya kan mending tidak reshuffle," ujar dia kepada Media Indonesia.

Selain itu, bila jadi dilaksanakan, dia menyarankan Presiden mempertimbangkan penggantian jajaran kabinet sebelum APBN-Perubahan. Sebab, bila dilakukan setelah APBN-P, dia menilai hal tersebut justru akan berbalik menjadi kontraproduktif terhadap program-program kebijakan menteri yang baru masuk.

"Asumsinya kalau pembahsan APBN-P dilakukan bulan ini, maka sebelum itu harusnya menteri sudah masuk. Mereka nantinya harus bertangungjawab terhadap implementasi kebijakan kebijakan," kata dia.(OL-4)