Selamatkan BUMN dari Koruptor

PENANGKAPAN Dirut PT Perantara Angkatan Laut (PAL) Indonesia M Firmansyah Arifin dalam kasus dugaan suap menambah panjang daftar pejabat BUMN yang melakukan tindak pidana korupsi.

Perbaikan sistem dinilai mutlak untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan 'pelat merah' dari praktik para koruptor.

"Dirut perusahaan galangan kapal yang tertangkap tangan oleh KPK itu menurut saya cuma apes saja. Apes dalam arti praktik serupa marak terjadi akibat penataan organisasi dan transparansi BUMN belum juga didorong," papar dosen Fakultas Ekonomi UI Lana Soelistianingsih saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, perusahaan milik negara belum menjunjung prinsip profesionalitas dan berorientasi pada peningkatan pendapatan negara.

Selama ini, BUMN berjalan seolah hanya untuk bertahan dari kebangkrutan dan lebih parah lagi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok pihak.

Mantan asisten peneliti untuk Boston Institute for Economic Development di Lexington, AS, itu juga menjelaskan perbaikan harus segera digalakkan di seluruh BUMN.

Langkahnya antara lain dengan menempatkan orang pilihan untuk menduduki jabatan penting, seperti melalui lelang jabatan.

Lana meyakini, dengan cara itu, sistem organisasi dan keuangan ratusan BUMN bisa membaik karena pemimpinnya relatif bebas kepentingan.

"Kalau petinggi BUMN dipilih melalui penunjukan seperti sekarang ini, sangat mungkin mereka harus berterima kasih atau mengeluarkan ongkos. Nah dampaknya seperti terungkap oleh KPK, politik dagang sapi dan upeti jelas akan lestari."

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan pihaknya sepenuhnya mendukung upaya menyelamatkan BUMN dari jarahan koruptor.

Salah satu yang dilakukan ialah menerapkan 'zero tolerance' dan akan menindak tegas pejabat BUMN yang terbukti melakukan tindakan korupsi.

Menurut Fajar, prioritas Kementerian BUMN ialah menegakkan hukum dan memastikan operasional perusahaan tetap bisa dipertahankan khususnya terkait dengan citra di mata mitra-mitra dalam dan luar negeri.

Dirut tersangka

Dalam pengusutan kasus dugaan suap pengadaan kapal ke Filipina, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, kemarin.

Selain Dirut PT PAL Indonesia M Firmansyah Arifin, KPK menetapkan Direktur Keuangan dan Teknologi PT PAL Indonesia Saiful Anwar, GM Treasury PT PAL Indonesia Arief Cahyana, dan seorang perantara berinisial AN sebagai tersangka.

"Setelah pemeriksaan 1x24 jam, KPK menaikkan status empat orang," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.

Keempatnya terjaring operasi tangkap tangan KPK sehari sebelumnya. Dari OTT itu, KPK mengamankan US$25 ribu dan US$163 ribu.

Basaria mengatakan uang itu diterima pejabat PT PAL dan merupakan bagian dari commitment fee yang berjumlah 1,25% dari total nilai kontrak.

Suap itu berkaitan dengan ekspor dua kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) ke Filipina pada 2014. (Deo/Try/X-6)