Publik Jangan Lupakan Riza Chalid

Siswono Yudo Husodo menilai penunjukan Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar tidak patut.

PENELITI Soegeng Sarjadi Syndicate, Ari Nurcahyo, mengingatkan publik agar tidak melupakan pengusaha Muhammad Riza Chalid terkait kasus perundingan perpanjangan kontrak PT Freeport yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Mundurnya Setya Novanto kan atas desakan publik, tetapi publik juga jangan lupa pemain besarnya, yakni Riza Chalid. Bahkan, MKD pun tidak mampu mendatangkannya," kata Ari.

Menurut Ari, bisnis PT Freepot sangat besar dan kemungkinan ada pemain-pemain besar di belakang kasus 'papa minta saham' ini. "Riza mungkin dihubung-hubungkan dengan mafia. Mafia itu bukan hanya satu aktor, melainkan banyak aktor lain karena mereka melakukan persekongkolan," lanjutnya.

Sebelumnya, Novanto menuliskan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR kepada pimpinan DPR. Dalam surat itu disebutkan, 'Sehubungan dengan penanganan dugaan pelanggaran etika yang ditangani di DPR RI, untuk menjaga martabat dan untuk menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya mengundurkan diri dari Ketua DPR RI'.

Surat yang ditandatanganinya di atas meterai tersebut ditembuskan kepada pimpinan MKD dan tertanggal 16 Desember 2015. Namun, ironisnya, setelah Novanto mundur, Partai Golkar justru memberikan posisi Ketua Fraksi kepada Novanto, sedangkan untuk posisi Ketua DPR, ditunjuk Ade Komaruddin.

Pertarungan baru

Pergantian Ketua DPR ini diyakini akan menjadi arena baru bagi kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. "Ini bisa menjadi arena baru (pertarungan) Golkar. Oleh karena itu, kita lagi mencari jalan keluar. Selama ini kan tidak ada komunikasi maupun diskusi dari kubu Aburizal Bakrie kepada kubu Agung Laksono (soal pemilihan Ade Komaruddin). Kalau dari awal ada diskusi dengan kami, kita mungkin bisa menerima. Nah, ini mereka bermain sendiri," ujar Wakil Sekjen Partai Golkar kubu Agung Laksono, Dave Laksono.

Menurutnya, yang memiliki surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly yang sah ialah hasil Munas Jakarta. Atas dasar itulah, ia beranggapan masih berhak mengajukan nama. Mereka pun mengajukan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Politikus senior Partai Golkar Siswono Yudo Husodo menilai penunjukan Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar tidak patut dan dapat merugikan partai berlambang pohon beringin itu. "Ini sangat tidak patut dan merugikan," imbuhnya.

Menurutnya, hal ini justru akan membuat suara Golkar makin merosot pada Pemilu 2019. Sebab, ia berpendapat rakyat akan menilai partai politik yang benar-benar memperjuangkan suara mereka. "Suara Golkar di parlemen sudah merosot. Pemilu 2014 kemarin suara Golkar merosot ketimbang 2009.

"Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti menilai, ke depan, ke-pemimpinan Novanto akan menimbulkan dampak ketidakpercayaan publik terhadap Golkar yang makin besar.

"Fraksi itu corong dari partai. Bisa saja dia menghambat proses politik yang terjadi. (Ant/Nyu/P-2)