KPK Harus Fokus ke Penindakan

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 dituntut menjaga muruah lembaga antirasywah tersebut dengan mengedepankan upaya penindakan.

Demikian penegasan beberapa pengamat hukum kepada Media Indonesia ketika dimintai pandanganya setelah Komisi III DPR menetapkan lima pemimpin KPK lewat voting tertutup pada Kamis (17/12).

"Wacana pencegahan dalam pemberantasan korupsi harus dikritisi. Publik harus mengawal KPK agar tetap dominan sebagai lembaga pemberantasan korupsi," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Fariz Fachryan, kemarin.

Senada dengan pakar kriminologi UI Bambang Widodo Umar. Menurut Bambang, KPK didirikan untuk memberantas korupsi melalui penindakan.

"Salah apabila KPK diarahkan pada pencegahan. Namanya masih Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, pemberantasan itu force represive bukan prevention."

Bambang menambahkan tindakan pencegahan korupsi yang diwacanakan oleh pimpinan baru KPK menjadi indikasi pelemahan dari dalam.

"Penindakan yang dieliminasi dan lebih mengedepankan pencegahan saya konotasikan ini untuk memperlemah."

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saut Situmorang memastikan lembaganya kelak harus memberikan dampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kinerja KPK langsung menyentuh dan dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, KPK harus mengedepankan kinerja yang efisien, tetapi menghasilkan imbas besar bagi kesejahteraan masyarakat.

"Coba tanya KPK jilid 1 sampai 3, berapa uang kembali dari kasus BLBI dan Century? Kita bicara efisiensi yang berkeadilan, sepanjang tahun diomongin, tetapi nggak datang-datang uangnya, apalagi barang buktinya," ujar Saut.

Saut menambahkan KPK memang harus tetap berada di depan dalam pemberantasan korupsi, tidak semata harus mengutamakan penindakan sehingga penyelesaian perkara BLBI dan Bank Century yang sudah lama dan menelan biaya besar diubah langkahnya dengan fokus pada pengembalian aset melalui lobi.

"KPK harus disiplin, iya (menuntaskan BLBI dan Century). Jumlah (kerugian negara) besar. Saya lebih cocok mengimbau kembalikan uang. Kita treatment dengan baik agar mau mengembalikan (kerugian negara)," lanjut Saut.

Kinerja optimal

Presiden Joko Widodo mengakui segala upaya yang mengarah pada pelemahan KPK terus berlangsung hingga kini.

Namun, upaya tersebut selalu kandas karena derasnya dukungan publik kepada komisi itu.

Dukungan dari publik, lanjut Presiden, harus dijawab KPK dengan meningkatkan kinerja mereka. Dukungan publik dan kinerja optimal KPK akan membuahkan kepercayaan publik.

"Prinsipnya di situ."

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat memberikan keleluasaan kepada pimpinan baru KPK untuk bekerja.

JK optimistis kinerja KPK ke depan lebih mentereng ketimbang pimpinan periode sebelumnya.

"Jangan menganggap ahli antikorupsi itu-itu saja. Revisi UU KPK itu juga kebutuhan berdasarkan waktu dan perkembangan berdasarkan pengalaman," tandas JK.

(Pol/X-4)