Pangkas Pola Lama yang Absurd

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk segera mengeksekusi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang ia serahkan melalui tindak lanjut lelang dengan kontrak proyek. Percepatan eksekusi anggaran serta penegasan istilah program dalam rencana kegiatan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) diprediksi bisa membuat penggunaan uang rakyat tepat sasaran dan hemat. "Pola-pola lama di birokrasi kita dalam penyerapan anggaran yang numpuknya di November dan Desember harus kita akhiri. Januari program-program dimulai, merata sepanjang tahun. Itu yang kita inginkan dan ini akan saya pantau terus," kata Jokowi pada acara penyerahan DIPA dan

penganugerahan daerah berprestasi penerima dana insentif daerah (DID) 2016 di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu Presiden juga memberi arahan cara efektif mengeksekusi DIPA. Pertama, lanjutnya, pengecekan alokasi tiap program untuk menghindari pemborosan. Selain itu, ia tak ingin ada istilah program bersayap, absurd, atau mengawang-awang. Jokowi mencontohkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap sukses melakukan itu. Cara kedua, Presiden menginginkan pemangkasan 42 ribu peraturan yang selama ini meng-halangi kemudahan serapan anggaran menjadi tinggal separuhnya.

"Kita jerat diri kita sendiri dengan peraturan yang kita buat sendiri. Ini harus segera diakhiri," cetusnya. Ketiga, tambah Jokowi, penghematan belanja pegawai dan operasional di pusat maupun daerah. Anggaran yang dikeluarkan harus tepat sasaran dan berdampak pada rakyat. Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan pihaknya telah mempercepat upaya eksekusi anggaran dengan lelang dan tender.

Hingga pekan lalu, ung-kapnya, sebanyak 3.000 dari total 8.000 paket proyek telah memiliki pemenang. "Nilainya sekitar Rp21 triliun. Alhasil, penyerapan anggaran bakal lebih cepat dan merata," tambah Basuki. Saat dihubungi secara terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah mesti menggenjot penyerapan anggaran 2016 di awal tahun. Menurutnya, strategi pemerintah untuk menyerap anggaran belanja sejak awal tahun mampu menjadi pendongkrak laju pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun mendatang, terutama apabila belanja tersebut merupakan belanja infrastruktur.