Sinergi Pusat-Daerah Bangun Perbatasan

PEMERINTAH pada Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan dana Rp17,839 triliun untuk pembangunan kawasan perbatasan negara.

Alokasi tersebut akan digunakan untuk berbagai bidang pembangunan dengan melibatkan 26 kementerian dan lembaga.

Pencanangan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2017 berlangsung di Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/3) oleh Menko Polhukam Wiranto dan dihadiri sejumlah menteri, antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono.

Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat menganggarkan Rp1,618 triliun untuk membangun wilayah perbatasan di Provinsi Kepri, dengan melibatkan 18 kementerian/lembaga (KL).

"Ada 18 KL yang akan berkontribusi dalam membangun Kepri pada 2017. Ini akan berhasil dengan baik bila terjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," kata Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo di Natuna, Kamis (9/3).

Alokasi terbesar, kata Hadi, dibagikan untuk Kementerian Pendidikan Rp510 milar, diikuti Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp199 miliar, Kementerian PUPR Rp174 miliar, dan Kementerian Agama Rp172 miliar.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan Rp155 miliar, Kementerian Perhubungan Rp154 miliar, dan Kementerian Pertanian Rp103 miliar.

Adapun lembaga negara termasuk Polri mengelola Rp46 miliar.

"Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan yang dilakukan secara terpadu dalam tahun anggaran 2017 ini," jelas mantan Sekda Provinsi Jateng itu.

Lima kabupaten/kota di Provinsi Riau yang akan memperoleh anggaran pembangunan perbatasan ialah Kabupaten Natuna Rp470 miliar, Kabupaten Bintan Rp158 miliar, Kabupaten Anambas Rp168 miliar, Kabupaten Karimun Rp159 miliar, dan Kota Batam Rp296 miliar.

Lebih lanjut, Hadi menuturkan, tujuan dari Gerbangdutas ialah menyosialisasikan kebijakan dan program pembangunan kawasan perbatasan negara agar berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.

Selain itu, juga dalam rangka peninjauan lapangan atas masalah dan kendala yang dihadapi setiap daerah perbatasan untuk kemudian mencari solusinya.

Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga Kepala BNPP menjelaskan Natua masuk proyeksi pembangunan 2017-2018.

Presiden Joko Widodo menargetkan tahun depan pembangunan di kabupaten itu bisa rampung dari aspek sosial dan ekonomi.

"Untuk aspek sosialnya, yang akan dibangun tahun ini antara lain pasar, sekolah, dan puskesmas," jelasnya.

Saat berada di Natuna, para menteri sebagai perwakilan pemerintah pusat juga meluncurkan pengoperasian tiga bus bandara serta meninjau sejumlah proyek seperti Palapa Ring, Pusdokal TNI-AL, dan pangkalan Marinir. (Hil/P-4)