Demokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat

DEMOKRASI politik merupakan sarana atau upaya yang harus sejalan dengan tujuan yang harus dicapai, yaitu kesejahteraan masyarakat. Demokrasi bukan sekadar untuk demokrasi.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Bali Democracy Forum VIII di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, kemarin.

"Bagi kita semua, demokrasi bukanlah tujuan, tetapi cara untuk mencapai tujuan bagaimana menyejahterakan rakyat," kata Jusuf Kalla.

Dalam pertemuan yang bertemakan Democracy and effective public governance, Wapres mengatakan bahwa Indonesia pada Rabu (9/12) lalu juga baru saja menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di sekitar 269 daerah yang tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air.

Pilkada serentak ini melibatkan hampir 100 juta pemilih.

Patut disyukuri, kata Kalla, bahwa pelaksanaan seluruh pilkada serentak pertama di Indonesia itu berlangsung secara aman, tertib, serta tidak ada masalah.

Wapres memaparkan pengalaman Indonesia, yang sejak tahun 1950-an mengalami demokrasi parlementer yang kemudian dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin hingga demokrasi terbuka seperti sekarang ini.

"Pengalaman Indonesia juga menjadi pengalaman setiap negara yang harus diambil manfaat sebaik-baiknya. Demokrasi harus memberikan manfaat. Demokrasi ekonomi tidak terpisah dengan demokrasi politik," tuturnya.

Pada bagian lain, Wapres menyoroti aktivitas terorisme dan radikalisme sehingga semakin penting pula bagi demokrasi guna mengatasi beragam hal tersebut.

"Demokrasi dapat mengatasi hal-hal seperti kemiskinan, ketimpangan, terorisme, dan juga masalah pemerintahan yang efektif," katanya.

Kuasai kekayaan nasional

Menurut Kalla, kajian Bank Dunia juga menunjukkan bahwa 1% dari golongan terkaya di RI ternyata menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional.

"Demokrasi harus menuju kesejahteraan, bukan saja demokrasi untuk demokrasi," tukasnya.

Untuk itu, Jusuf Kalla juga mengajak berbagai pihak untuk tidak hanya membahas free trade (perdagangan bebas), tetapi juga fair trade (perdagangan adil) sehingga negara yang baru tumbuh kinerja perekonomiannya juga bisa memperoleh kesempatan yang baik untuk mencapai kesejahteraan seperti di negara-negara maju.

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menggarisbawahi pentingnya BDF menghasilkan inisiatif-inisiatif yang konkret dan implementatif, termasuk melalui program kerja sama dan pembangunan kapasitas di berbagai negara yang dilaksanakan oleh Institute for Peace and Democracy (IPD).

BDF VIII dihadiri oleh sekitar 250 perwakilan dari 86 (delapan puluh enam) negara dan 3 organisasi internasional serta akan berlangsung pada 10-11 Desember 2015.

BDF merupakan forum tingkat menteri tahunan yang diselenggarakan oleh Indonesia sejak 2008.

Forum ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam memajukan demokrasi.

(Wib/X-6)