Pengadaan AW 101 Diduga Diintervensi

ANALIS pertahanan Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie menduga polemik yang muncul mengenai pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101 terkait dengan perang bisnis industri pertahanan internasional.

Ia menyebut ada pihak-pihak yang menggunakan petinggi militer untuk menghambat proses pengadaan helikopter buatan Inggris itu.

"Saya tidak tahu siapa yang intervensi. Namun, ini jelas perang industri pertahanan dengan menggunakan petinggi kita. Padahal, kalau yang delapan (AW 101) besok selesai, Indonesia dalam beberapa tahun ke depan sudah bisa bikin heli sendiri," ujar Connie dalam diskusi bertajuk Alutsista Indonesia: Decision to Buy and Offset Requirement di Tjikini Lima, Menteng, Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan, pembelian satu unit helikopter AW 101 tipe VVIP menuai polemik.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kompak menyatakan tidak tahu-menahu soal pembelian helikopter tersebut.

Selain untuk pesawat AW101 tipe VVIP, Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak untuk pengadaan delapan helikopter angkut AW 101.

Namun, karena polemik pengadaan AW101 tipe VVIP, sempat beredar kabar pengadaan delapan unit heli AW tipe angkut bakal dibatalkan.

Connie mengatakan munculnya polemik pengadaan AW 101 itu juga terkait dengan pernyataan yang dikeluarkan PT Dirgantara Indonesia (DI).

Menurutnya, PT DI melakukan pembohongan publik dengan menyatakan bahwa pihaknya sudah mampu membuat helikopter angkut sendiri.

"Saya pikir Airbus emang enggak mau kita maju, kontrak kita dihambat. Bagaimana mau bisa bikin pesawat, insinyur mendekati pesawat enggak boleh. Yang boleh itu cuma tukang cat dan tukang ketok," ujarnya.

Seperti diketahui, PT DI memiliki kerja sama dengan Airbus untuk membuat helikopter Super Puma untuk VVIP dan helikopter Cougar untuk kebutuhan pencarian dan penyelamatan (SAR).

Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bakal tetap menggunakan helikopter Super Puma untuk VVIP Kepresidenan.

Padahal, menurut Connie, Super Puma kini dilarang terbang di sejumlah negara karena sering memiliki permasalahan di gear box pesawat.

Direktur Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UI Toto Pranoto mengatakan industri pertahanan perlu serius dibenahi.

Jika dibandingkan dengan pemain-pemain utama di pasar global semisal Lockheed Martin, Boeing, dan BAE Systems, profil keuangan pemain-pemain lokal ibarat langit dan bumi.

PT DI dengan aset senilai Rp2,88 triliun pada 2014, misalnya, hanya memiliki revenue Rp1,48 triliun dan laba bersih Rp51 miliar.

Pada tahun yang sama, Lockheed Martin memiliki nilai penjualan sebesar US$37,5 miliar.

"Dengan nilai sebesar ini, kalau ada bencana, semisal produk yang gagal dan tidak terjual, bisa dipastikan PT DI akan kesulitan bangkit atau bahkan bangkrut."

Ia sepakat perlu dipastikan sejauh mana konten lokal masuk pembuatan pesawat dan apa saja kapabilitas PT DI dalam membuat pesawat.

Dosen Universitas Pertahanan Andrea Abdul Rahman mengatakan polemik pengadaan AW 101 harus dijadikan momentum pembenahan industri pertahanan.

Harus diakui, kemampuan industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI saat ini masih sangat terbatas.

Hal itulah yang menyebabkan TNI kerap lebih memilih membeli barang jadi dari luar. (P-2)