Headline

Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.

Fokus

Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.

Pemerintah Komit Lawan Hoax

Golda Eksa
17/2/2017 04:25
Pemerintah Komit Lawan Hoax
(MI/Susanto)

PROPAGANDA melalui sarana media sosial dinilai semakin masif dan berbahaya. Pun ancaman baru yang memanfaatkan teknologi itu menjadi sebuah keniscayaan serta berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di sela-sela acara Sarasehan Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

“Masalah ini kan akan mengganggu eksistensi negara. Ada yang mau memisahkan rakyat dan pemerintah. Upaya propaganda seperti itu harus kita redam,” ujar Wiranto.

Menurutnya, pemerintah melihat adanya pola dinamika ancaman yang terus berubah serta mengalami gerakan dinamis. Bahkan, penyebaran informasi bohong (hoax) seperti itu cenderung mengganggu kerukunan masyarakat dan menghambat pembangunan.

“Kalau terlena kita akan ketinggalan. Apalagi persiapan minim dan seakan bertumpu pada doa. (Ancaman propaganda) ini betul dan tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Wiranto mengaku dirinya pernah mengusulkan wacana pembentukan satgas melawan provokasi, agitasi, dan propaganda di rapat terbatas di Kantor Presiden.

“Caranya dengan melawan opini, sebab isu itu hanya dilawan dengan fakta. Kemudian satgas tugasnya juga menelusuri sumbernya, siapa yang jadi pusat penyebaran, lalu operasi yustisi dan me-nindak kelompok yang tidak sesuai dengan UU. Terakhir, sumber-sumber itu harus dilibas,” pungkasnya.

Di sisi lain, Mabes TNI membantah informasi terkait rapat pimpinan TNI digelar di Istana tanpa melibatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Informasi yang sempat beredar di media sosial pada Senin (13/2) itu dinilai tidak benar.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto membenarkan ada pertemuan sejumlah perwira tinggi (pati) militer dengan Presiden Joko Widodo. Para pati TNI dipanggil karena baru naik pangkat pati TNI yang keputusannya ditandatangani Presiden.

“Sangat aneh, kan seorang Presiden yang menandatangani kenaikan pangkat perwiranya tidak kenal dan tidak tahu apa yang ditandatangani, apalagi beliau berlatar belakang sipil. Beliau adalah panglima tertinggi TNI,” ujar Wuryanto. Ia menambahkan, acara serupa sudah berulangkali dilakukan setiap ada kenaikan pangkat pati TNI. (Gol/P-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Zen
Berita Lainnya