Jangan Sia-siakan Hak Pilih

JELANG pemungutan suara besok, tokoh-tokoh agama mengimbau pemilik hak pilih untuk tidak menyia-nyiakan hak pilih dalam pilkada serentak.

Setiap suara yang digunakan secara bertanggung jawab akan ikut melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, misalnya, mengingatkan seluruh pemilik hak suara pada umumnya dan warga Muhammadiyah khususnya untuk mmenggunakan hak pilih di pilkada serentak, termasuk di DKI Jakarta.

Mereka diimbau memilih calon yang berakhlak mulia, amanah, jujur, dan dekat dengan rakyat.

"Dalam konteks yang lebih luas, pemimpin yang memajukan kehidupan umat dan bangsa. Ini merupakan bagian dari hak politik yang tentu wajar dilakukan umat Islam. Begitu juga kita menghargai umat yang lain dengan pilihan politik masing-masing," ujar Haedar di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Senada, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti berharap warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politik secara bertanggung jawab, kritis, objektif, dan rasional.

"Menjaga ketertiban, menghormati perbedaan pilihan, juga menjauhi praktik politik transaksio-nal, kampanye hitam, dan perbuatan yang tidak bermoral lainnya."

Secara terpisah, Ketua PBNU M Sulton Fatoni juga mengajak warga untuk tidak menyia-nyiakan hak pilih.

"NU meminta seluruh warga negara yang punya hak suara mempergunakan hak suara mereka secara bertanggung jawab. Hak suara di pilkada adalah wujud komitmen warga negara untuk melaksanakan kewajiban memilih pemimpin," paparnya.

Menurutnya, golput tidak dibenarkan dari sisi nalar mana pun.

"Pilkada adalah memilih, bukan menyia-nyiakan hak pilih. Golput hanya boleh dilakukan jika ada track record nyata bahwa semua kandidat, jika terpilih, akan merusak."

Sekjen MUI Anwar Abbas menegaskan pula bahwa menurut ajaran Islam, memilih pemimpin ialah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah (kepemimpinan) dalam kehidupan bersama.

Sekjen Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom juga mengimbau warga untuk memilih kepala daerah berdasarkan hati nurani dan menghindari pertimbangan-pertimbangan primordial.

"Warga diminta untuk menimbang track record para calon dan menilainya berdasarkan kemampuan yang sudah teruji, ketaatannya pada konstitusi yang melebihi konstituen, dan yang antikorupsi," tegasnya.

Senada, pengurus Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo menyeru kepada umat Katolik agar menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani.

Begitu pula Wakil Ketua Walubi Suhadi Sanjaya mengingatkan warga agar memilih calon terbaik.

"Akan tetapi, yang paling penting pilkada berjalan damai dengan semangat menjaga keutuhan NKRI."

Kesiapan Polri

Demi terlaksananya pilkada serentak yang demokratis, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya tidak bakal tinggal diam apabila mendapati intimidasi terhadap masyarakat.

"Contohnya seperti informasi 15 Februari itu akan ada massa yang mengajak untuk ramai-ramai menusuk (memilih) pasangan calon tertentu atau hal lain (imbauan) dari tempat ibadah," ujar Tito.

Memilih pemimpin, sambungnya, merupakan hak setiap individu.

"Jadi, memilih itu bukan karena dipaksa ini dipaksa itu, apalagi kalau dengan alasan-alasan tertentu. Kalau ada pemaksaan, kasihan negara ini nantinya." (Bay/Pol/Cah/X-8)