Biaya Kampanye Pilkada DKI Boros

PEGIAT pemilu menganggap biaya kampanye di pilkada DKI Jakarta masih tergolong boros.

"Seluruh paslon di DKI keluarkan biaya di atas Rp60 miliar. Pengeluaran kampanye sebesar itu masih terlalu boros dan tidak efisien," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafidz di Jakarta, kemarin.

Padahal, pilkada serentak sudah mengharuskan negara menanggung sebagian dana kampanye setiap kandidat.

Ia mempertanyakan efektivitas penyertaan dana negara untuk kampanye di pilkada.

Penyertaan dana negara terbukti tak meredam belanja kampanye kandidat di DKI.

Hal berbeda disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (KPI) Jerry Sumampouw.

Menurut dia, pelaporan dana kampanye setiap paslon yang rata-rata mencapai Rp60 miliar dipandang cukup objektif dan rasional.

Namun, lanjutnya, ada kecenderungan bahwa nominal yang dikeluarkan selama masa kampanye lebih besar ketimbang angka riil yang sudah dilaporkan ke KPU DKI.

"Karena mungkin ada pengeluaran yang tidak tercatat, terdeteksi, sehingga tidak disertakan dalam laporan itu."

KPU DKI Jakarta menegaskan seluruh laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sudah diserahkan ke akuntan publik. Hasil audt tersebut baru diumumkan kepada publik pada 1 Maret mendatang.

"Perlu dicatat, audit itu bukan audit investigasi. Tapi audit kepatuhan terkait data penyumbang, ditelusuri apakah besaran dana setiap penyumbang memenuhi syarat," ujar komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar.

Dari tiga pasangan calon di pilkada DKI Jakarta, sisa dana kampanye terbesar ada pada pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat.

Mereka menerima sumbangan dana kampanye sebesar Rp60,1 miliar dan yang dipakai Rp53,6 miliar.

Paslon nomor urut 1 tidak menyisakan Rp14,3 juta dari total penerimaan dana kampanye Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni sebesar Rp68,9 miliar.

Sedangkan Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga menyisakan Rp553 juta dari penerimaan dana kampanye sebesar Rp65,3 miliar. (Gol/Jay/P-4)