Politik Uang Nyata

KEKHAWATIRAN akan adanya politik uang (money politics) dalam pilkada serentak di 101 daerah semakin nyata.

Di sejumlah daerah, praktik kotor itu mulai terungkap.

Di Kabupaten Banggai Ke-pulauan, Sulawesi Tengah, misalnya.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat menangkap tangan empat anggota tim sukses salah satu pasangan calon yang diduga telah membagi-bagikan uang ke sejumlah warga di 16 desa. Uang yang telah disebarkan berjumlah Rp372,8 juta.

"Kami langsung mengamankan mereka ke kantor Panwaslih," kata petugas Panwaslih Bangka Kepulauan, Jeprianto Tiama, ketika dihubungi dari Palu, kemarin.

Politik uang juga terjadi di Pati, Jawa Tengah.

Menurut Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati, Sutiyo, hingga kemarin sore ribuan amplop yang rata-rata berisi uang Rp15 ribu telah disita.

"Tim relawan terus berge-rak melakukan pemantauan di 21 kecamatan di Pati. Hingga petang ini sudah ribuan amplop money politics diamankan dari 12 kecamatan yang ada dan diperkirakan terus bertambah karena kegiatan bagi-bagi uang dari calon incumbent cukup masif dan terorganisasi," kata Sutiyo.

Di Pangkalpinang, Bangka Belitung, modus politik uang ialah berupa pembagian beras dengan harapan warga memilih salah satu calon.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pangkalpinang telah menangkap tangan tim sukses calon yang membagi-bagikan beras kepada warga di masa tenang.

"Barang bukti yang kita amankan ada ratusan karung beras," ujar Ketua Panwaslu Pangkalpinang Ida Kumala, kemarin.

Di Kabupaten Kulonprogro, DIY, politik uang dilakukan dengan modus pembagian kalender, biskuit, dan uang.

Praktik politik uang juga diduga dilakukan pasangan Agus-Sylvi dengan membagikan jam tangan berlogo pasangan nomor pemilihan satu dalam pilkada DKI itu.

Rawan di masa tenang

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan masa tenang akan diefektifkan calon kepala daerah dan tim sukses untuk menggelar serangan fajar.

Politik uang juga tak hanya potensial dilancarkan pasangan calon dengan elektabilitas 'tiarap'.

Calon dengan elektabilitas ciamik juga berpotensi melakukan politik uang karena khawatir dikalahkan pesaing yang menggelar cara-cara kotor demi memenangi kontestasi.

"Begitu juga para calon tunggal. Sekarang ini ada kekhawatiran dari calon tunggal bakal kalah dari kotak kosong. Tak tertutup kemungkinan mereka juga menggelar politik uang meski tanpa pesaing," ujar Jeirry dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Karena itu, Jeirry meminta Bawaslu, KPU, dan Panwaslu aktif mengawasi calon yang berpotensi melancarkan serangan fajar.

Publik pun diminta tidak mencoblos para calon yang menggelar politik uang.

"Pelaku politik uang itu ialah penjahat dan sebaiknya tidak dipilih. Politik uang di pilkada itu mata rantai korupsi. Salah satu cara menghentikannya dengan tidak memilih mereka," ujarnya. (TB/RF/AU/AT/AS/X-10)