Hak Pilih Warga Terabaikan

DELAPAN hari menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada 15 Februari, sejumlah persoalan masih menggayuti KPU di beberapa daerah.

Kendala yang terekam dari daerah ialah tidak sedikit warga sebagai pemilih terabaikan karena belum terdaftar, sosialisasi kepada para pemilih minim, surat suara belum terkirim, juga kurangnya kotak dan bilik suara.

Di Bekasi, Jawa Barat, ribuan pemilih belum terdaftar meski sudah memiliki KTP elektronik (KTP-E). Petugas KPU kini terus mengupayakan pengiriman surat undangan pemilihan kepada warga secepatnya.

"Kuncinya surat undangan memilih. Hal yang sama juga terjadi di Kota Cimahi dan Tasikmalaya meski tidak sebanyak di Bekasi. Bekasi pun masih kekurangan bilik dan kotak suara. Dari sekitar 4.000 TPS saat ini masih kekurangan ratusan bilik suara," keluh komisioner KPU Jabar, Aang Ferdiman, kemarin.

Saat menanggapi hal itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan optimistis pilkada di tiga kabupaten/kota di Jabar lancar.

"Memang ada kekurangan. Saya mengimbau warga untuk memilih."

Lain di Jabar, lain pula di Aceh.

Ratusan pemilih di Kabupaten Pidie, Aceh, mengaku belum mengerti bagaimana cara menyalurkan suara pada pilkada kali ini.

"Terus terang kami buta sistem yang berlaku pada pilkada 2017. Janganlah mengabaikan warga. Kapan kami mendapat penjelasan?" tanya Kepala Dusun Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie, Abdullah Kasim.

Keluhan serupa juga diutarakan Rohana, warga Metareum, Kecamatan Mila, Pidie.

"Tidak ada seorang pun petugas memberikan sosialisasi."

Ketua Komisi Independen Pemilihan Pidie, Ridwan, mengakui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kini tengah memberikan bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara ihwal tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

"Setelah itu mereka akan menyampaikan sosialisasi."

Di Kota Yogyakarta, panitia pengawas pilkada setempat mencermati adanya pemilih ganda.

Ketua Panwas Pilkada Kota Yogyakarta Agus Muhammad Yasin bersama anak buahnya perlu menyelisik lagi daftar pemilih tetap (DPT).

"Ada kemungkinan (pemilih ganda) muncul. Kami sudah memberikan rekomendasi perbaikan data sekitar 2.000 pemilih termasuk calon pemilih yang belum memiliki KTP-E."

Komisioner KPU Arief Budiman tidak memungkiri banyaknya kendala dalam distribusi logistik pilkada sebagaimana terjadi pada kegiatan serupa sebelumnya.

KPU menunjuk perusahaan percetakan di tujuh kota untuk memenuhi kebutuhan logistik pilkada serentak 2017 di 101 daerah.

Arief optimistis distribusi logistik, kendala DPT, dan sosialisasi bakal dituntaskan sesuai target.

"Paling lambat sehari sebelum pencoblosan."

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta semua pihak mewaspadai beredarnya KTP-E palsu jelang pemungutan suara pada 15 Februari.

"Ada info beredarnya KTP-E palsu. Identitas berbeda, tetapi menggunakan foto yang sama. Ini untuk mengejar jumlah dukungan."

Modus yang kerap terjadi ini sudah diantisipasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh menegaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi KTP-E palsu ialah pengecekan nomor induk kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kemudian dikonfirmasikan kepada dinas dukcapil di daerah. (Jay/Put/FD/AT/YH/DG/LD/X-3)