Minggu 01 Februari 2015, 00:00 WIB

Tenggat buat Presiden kian Dekat

MI/CAHYA MULYANA | Politik dan Hukum
Tenggat buat Presiden kian Dekat

MI/SUSANTO

 

TENGGAT untuk Presiden Joko Widodo membuat kepastian terkait Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan semakin dekat. Ia harus memutuskan dilantik tidaknya Budi paling lama 5 Februari nanti.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah menegaskan Jokowi tidak bisa menunda lebih lama lagi persoalan tersebut. Tenggat bagi Presiden untuk membuat keputusan, menurutnya, didasarkan pada Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian RI.

Pasal itu mengatur bahwa persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden terkait dengan calon Kapolri harus diberikan paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR. Di ayat (4) diatur jika DPR tidak memberikan jawaban hingga 20 hari, calon Kapolri yang diajukan Presiden dianggap disetujui DPR.

Menurut Fahri, ketentuan tersebut juga berlaku untuk Presiden. "Presiden harus memutuskan sampai 5 Februari.DPR kan menyerahkan (persetujuan Budi sebagai Kapolri) pada 14 Januari lalu," ujar Fahri di sela Rapat Kerja Fraksi PKS di Jakarta, kemarin.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga menyatakan Jokowi harus segera membuat keputusan. Jika sampai batas waktu belum juga ada keputusan, tegas dia, Budi secara otomatis menjadi Kapolri. "PKS akan menghormati apa pun sikap Presiden menyangkut tataran Pak Budi Gunawan. Ini merupakan bentuk dukungan PKS untuk memperkuat sistem presidensial."

Anggota Komisi III DPR dari Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan, meski UU tentang Polri tidak mengatur limitatif pelantikan Kapolri setelah disetujui DPR, Presiden sebaiknya menerapkan etika politik yang baik terhadap keputusan DPR. "Karena persetujuan dari DPR itu dibatasi 20 hari, mungkin kalau kita ukur 20 hari kemudian harus dikatakan dilantik. DPR membutuhkan kepastian agar bangsa ini tidak terhenti di persoalan ini saja."

Ia menambahkan, pihaknya melalui pimpinan DPR akan segera menemui Presiden untuk membahas status Budi. "Senin ini (besok) pimpinan DPR akan bertemu dengan Presiden membicarakan beberapa hal, seperti APBN-P, pilkada, Kapolri, dan KPK," jelas Patrice.

Etika kelembagaan
Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan, sepakat bahwa tenggat waktu 20 hari tersebut juga berlaku bagi Presiden yang mengajukan calon Kapolri. Hanya saja, asas itu hanya sebatas etika kelembagaan tanpa konsekuensi hukum. "Asas resiprok ini artinya masa 20 hari timbal balik, berlaku bagi Presiden juga, tetapi enggak mengikat. Hanya sebatas etika antarlembaga."

Menurutnya, Pasal 11 ayat (3) UU tentang Polri memang tak didesain untuk mengikat Presiden karena pembuat UU tidak memperkirakan bakal ada situasi seperti sekarang. Namun, ia menganjurkan Jokowi untuk menghormati etika kelembagaan.
"Kalau memutuskan untuk tidak melantik (Budi), Presiden mesti segera mengajukan calon Kapolri baru dan DPR berhak menolak atau menerimanya. Presiden wajib menjelaskannya kepada DPR," ucap Ahmad.

Saat hendak dimintai tanggapan perihal ketentuan tenggat 20 hari tersebut, Mensesneg Pratikno dan Seskab Andi Widjajanto tidak bisa dihubungi. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan menunggu dulu hasil praperadilan yang diajukan Budi atas penetapan tersangka dirinya oleh KPK. Sidang praperadilan itu baru dimulai besok di PN Jakarta Selatan.(Yah/Kim/Pol/X-9)

Baca Juga

MI / ADAM DWI

KPK Dalami Cara Aa Umbara Mengadakan Barang untuk Penanganan Covid-19

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 25 Juni 2021, 11:28 WIB
Aa Umbara ditetapkan sebagai tersangka bersama anaknya, Andri Wibawa, dan pemilik PT Jagat Dir Gantara M Totoh...
ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Pencuri 21 Tabung Gas Melon Diancam Tujuh Tahun Penjara

👤Rahmatul Fajri 🕔Jumat 25 Juni 2021, 10:11 WIB
Aksi pelaku terungkap setelah polisi memeriksa CCTV di rumah korban yang viral di media...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Kasus Suap di Mahkamah Agung, KPK Periksa Direktur CV Morph Asia

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 25 Juni 2021, 10:05 WIB
KPK terus mengembangkan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengurusan perkara di Mahkamah Agung...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Talenta Muda Curi Perhatian

PIALA Eropa 2020 dipastikan telah menjadi ajang kemunculan pemain-pemain muda yang punya kemampuan mengejutkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya