Buntut Kasus Videografer Amsal Sitepu, Komisi III DPR Gelar RDPU Bahas Ketidakadilan Hukum

KOMISI III DPR RI resmi menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyikapi dugaan ketidakadilan dalam kasus korupsi proyek video desa yang menjerat videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. RDPU dijadwalkan berlangsung pada Senin (30/3) pagi.

Langkah ini diambil menyusul derasnya desakan masyarakat yang menyoroti tuntutan dua tahun penjara terhadap pekerja kreatif tersebut. Amsal dituduh melakukan korupsi dengan modus “mark up” anggaran proyek video desa di Kabupaten Karo. 

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan dugaan penggelembungan anggaran oleh Amsal Sitepu perlu dilihat dengan konteks kerja kreatif videografi, yang tidak memiliki standar harga baku.

“Komisi III mengingatkan kepada penegak hukum bahwa semangat KUHP dan KUHAP baru adalah bagaimana proses hukum menghasilkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan formalistik belaka,” ujar Habiburokhman di Jakarta, Minggu (29/3).

Selain itu, ia mengingatkan aparat penegak hukum bahwa prioritas pemberantasan korupsi seharusnya fokus pada kasus besar dengan maksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara.

Sebelumnya, Amsal Sitepu dituntut dua tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan korupsi proyek desa di Kabupaten Karo. Jaksa juga menjatuhkan pidana denda Rp50 juta, yang apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan tiga bulan.

Dalam akun Instagramnya, Amsal Sitepu menanggapi kasus yang menjeratnya. Ia mengaku kondisi hukum saat ini tidak berjalan dengan baik. (Ant/I-1)