Proporsional Tertutup Kuatkan Mesin Partai

PARTAI Golkar tetap menginginkan sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia ialah sistem proporsional tertutup. Hal itu sebagaimana hasil dari Munas Partai Golkar.

“Kita memilih tertutup dan akan kita perjuangkan seperti hasil Munas Partai Golkar,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Idrus menambahkan hal itu sudah dicantumkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Penyelenggara Pemilu usulan Fraksi Golkar yang akan diajukan kepada Pansus RUU Pemilu pada 9 Januari.

Ketua Tim Pengkajian Golkar tersebut pun menjelaskan alasan Golkar tetap mempertahankan sistem pemilu tertutup. Menurut Golkar, sistem pemilu tertutup akan membuat kelembagaan dan demokratisasi internal parpol menjadi lebih kuat. Dua hal itu termasuk syarat bagaimana demokrasi itu bisa berjalan.

Kelemahannya, sambung dia, potensi KKN dalam menentukan daftar calon dan kedekatan psikologis antara calon dan pemilih kurang. Namun, kata dia, itu semua dapat diatasi dengan memperkuat kelembagaan partai, kaderisasi, dan demokratisasi internal. “Itu solusi yang ditawarkan Golkar,” tambahnya.

Ia pun menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan konsultasi ke Mahkamah Konstitusi soal usulan sistem pemilu yang diajukan pemerintah, yakni sistem pemilu terbuka terbatas. “Golkar menanyakan ke MK apakah ini (sistem pemilu terbuka terbatas) bisa dilakukan atau enggak. Atau bagaimana seharusnya. Ini kan kita masih meraba-raba,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengungkapkan pembahasan RUU Pemilu tinggal menunggu DIM dari fraksi-fraksi. Riza mengatakan pengumpulan DIM akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Riza menyatakan Gerindra mengusulkan sistem proporsional terbuka. Hal itu berbeda dengan usulan pemerintah yang mengajukan sistem proporsional tertutup. Soal parliamentary threshold, Gerindra setuju usulan pemerintah yang 3,5%.

Gerindra juga mengusulkan presidential threshold menjadi 0%. Hal itu bertujuan agar semua partai politik bisa menyiapkan kader-kader terbaik, bukan hanya untuk parlemen dan kepala daerah.

Menurutnya, gagasan 0% itu sejalan dengan apa yang diatur UU bahwa semua warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih. Isu lain yang juga menjadi sorotan Gerindra ialah soal daerah pemilihan, jumlah kursi per dapil, serta cara penghitungan suara. (Nur/P-4)