Pemerintah Diharapkan Padu Sikapi Kasus ADF

GURU besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berharap pemerintah bersikap padu dalam menyampaikan kebijakan terkait dengan penghentian kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF). “Hal itu penting agar pesan yang disampaikan Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) didengar militer dan pejabat Australia,” ujar Hikmahanto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kepaduan sikap pemerintah amat diperlukan agar tidak dianggap sepele oleh Australia. “Terlebih bila ideologi bangsa dipelesetkan. Jika itu dilakukan di Indonesia, pelaku akan berhadapan dengan hukum,” tegasnya.

Tujuan kepaduan sikap pemerintah, imbuhnya, ialah menghindari kekecewaan masyarakat. Publik telah mendengar ketegasan Panglima TNI dan mereka sangat mendukung sikap tersebut. Bila ada pejabat lain yang mengerdilkan permasalahan tersebut, hal itu bakal berimbas pada respons publik yang akhirnya kurang mendukung sikap pemerintah terhadap Australia. “Ketegasan yang ditunjukkan Panglima TNI sudah dapat dipastikan tidak akan menyurutkan hubungan antara Indonesia dan Australia, termasuk kerja sama militer,” papar Hikmahanto.

Sebelumnya, Panglima TNI menegaskan akan menghentikan kerja sama militer dengan ADF. Hal itu dilakukan setelah pemerintah menerima hasil investigasi, penyelesaian, dan klarifikasi dari ADF. “Saya sampaikan bahwa untuk sementara kerja sama di bidang pendidikan militer dihentikan dan akan kita evaluasi,” kata Gatot seusai memberikan ceramah pada Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1).

Penghentian kerja sama dengan militer ‘Negeri Kanguru’ itu terkait dengan dugaan pelecehan ideologi Pancasila serta kurikulum pendidikan militer. Gatot pun mengapresiasi niat baik pihak Australia yang langsung menyampaikan permohonan maaf, menggelar investigasi, dan berjanji mengganti kurikulum ADF.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla meminta pihak terkait membicarakan kembali kerja sama pertahanan yang tertunda itu. Kalla paham dengan sikap yang akan diambil TNI karena kedua negara harus saling menghormati. “Wajar pemerintah bereaksi keras terhadap hal yang dinilai tak pantas itu,” ucapnya.

Namun, sambungnya, alangkah elok jika kedua pihak membuka pintu untuk membicarakan kembali kerja sama tersebut. “Kalau sudah klarifikasi apalagi meminta maaf, tentu bisa dibicarakan lagi,” cetusnya. (Gol/P-3)