KPK Bidik Anak Bupati Klaten

KOMISI Pembe­rantasan Korupsi (KPK) akan meng­usut temuan uang sebesar Rp3 miliar di kamar Andi Purnomo, anak Bupati Klaten Sri Hartini, di rumah dinas bupati.

“Perlu dilihat lebih jauh uang milik siapa dan perlu dicocokkan dengan info yang ada apakah bila ditemukan di kamar anak bupati, otomatis (milik) anak bupati,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, kemarin.

Febri menuturkan KPK belum bisa memastikan peran Andi yang juga Ketua Komisi IV DPRD Klaten dalam perkara dugaan suap terkait dengan rotasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten yang menyeret ibunya. Hal itu masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sri Hartini dibekuk pada Jumat (30/12/2016). Bupati Klaten periode 2016-2021 itu diduga menerima suap terkait dengan mutasi jabat­an di lingkungan Pemkab Klaten. Kepala Seksie Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Klaten Suramlan juga dicokok karena diduga menyuap Sri.

Tim Satuan Tugas KPK me­ngantongi alat bukti berupa uang senilai Rp2 miliar dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu yang dimasukkan ke dua kardus air kemasan. KPK juga mengamankan fulus US$5.700 dan S$2.035.

Sri yang merupakan kader PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara itu, Suramlan dijerat sebagai tersangka pemberi suap.
Terkait dengan penahanan Sri Hartini, Kementerian Dalam Negeri menugasi Wakil Bupati Sri Mulyani selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten.

Penugasan Sri Mulyani selaku Plt Bupati Klaten berdasarkan Surat Kemendagri No 131.33/042/OTDA tanggal 5 Januari 2017, yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono. Surat ditujukan ke Gubernur Jawa Tengah, dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri dan Wakil Bupati Klaten.

Di Jakarta, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Wakil Bupati Klaten Sri Mulyani selaku Plt Bupati Klaten harus mengefektifkan jalannya pemerintahan.

Dengan statusnya sebagai plt bupati, Wabup Klaten dapat melaksanakan tugas bupati termasuk pelantikan dan pengukuhan 853 pejabat struktural dan fungsional di Pemkab Klaten.

Secara terpisah, Sri Mulyani mengatakan pihaknya siap melaksanakan tugas sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

Kumpulkan kepala daerah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan me­ngumpulkan kepala daerah se-Jateng sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Senin (9/1) saya mau me­ngumpulkan bupati dan wali kota se-Jateng di Magelang, saya mau dengar tanggapan mereka soal kasus OTT Bupati Klaten,” kata Ganjar di sela kunjungan kerja di Kabupaten Brebes, kemarin.

Politikus PDI Perjuangan itu menginstruksikan seluruh kepala daerah di Jateng untuk terus memegang teguh komitmen sebagai bupati/wali kota.

“Jika masih ada pejabat yang melakukan jual beli jabatan dan setoran, menjadi makelar perizinan, dan pu­ngutan liar, saya minta untuk segera bertobat agar tidak ditangkap KPK,” kata dia. (Nyu/Js/Mtvn/Ant/X-4)