DPR Siapkan Tempat untuk PDIP

PENAMMBAHAN kursi Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua MPR, dan Wakil Ketua Mahakamah Kehormatan DPR semakin mendekati kenyataan. Sebelumnya, rapat harmo­nisasi revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD (MD3) memutuskan akan me­revisi enam pasal dalam UU tersebut. Kesepakatan mengenai revisi itu menurut rencana akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR pada pembukaan masa sidang 10 Januari mendatang.

Berkenaan dengan rencana penambahan pimpinan dewan, pihak Sekretariat Jenderal DPR telah mempersiapkan berbagai hal, antara lain proses pergantian, ruangan, dan pembagian tugas di pimpinan DPR.

“Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, mulai proses di MKD sampai proses di pimpinan DPR, dan tentu persiapan-persiapan terkait dengan penambahan-penambahan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai,” ujar Ketua DPR Setya Novanto, di Gedung Nusantara III, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, proses revisi terbatas UU MD3 tidak menargetkan kapan harus selesai. Yang jelas, selama masa reses, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi terus berkomunikasi.

“Tanggal 10 (Januari) masuk rapat paripurna untuk awal 2017. Kita harapkan Bamus sudah lakukan persiapan sehingga proses revisi berjalan lancar,” kata dia.
Berkenaan dengan pembagian tugas pimpinan DPR pascapenambahan, Novanto mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi dan pimpian DPR lainnya untuk menyiapkan pembagian tugas. Tugas dimaksud seperti bidang luar negeri, politik, ekonomi, anggaran, dan keuangan.

“Tentu sedini mungkin kita siapkan pembagiannya. Kalau prosesnya sudah berjalan, jangan sampai terlambat. Kita akan pacu akselerasi kerja, kerja, dan kerja, dan mudah-mudahan dalam 2017 ini kita bisa bekerja lebih baik,” tuturnya.

Ketika ditanya mengenai calon pimpinan DPR yang baru, Novanto menyatakan belum tahu dan menyerahkan sepenuhnya kepada PDIP. Hal itu sudah dikomunikasikannya dalam pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, akhir tahun lalu.

“Mudah-mudahan sosok yang terbaik bisa kerja sama dengan pimpinan yang lain. Perlu kerja sama yang baik antara pimpinan dan fraksi-fraksi di DPR,” ucap Ketua Umum Golkar itu.

Posisi yang tepat
Saat menyinggung soal wacana perombakan alias reshuffle (perombakan) kabinet yang mencuat belakangan ini dan menyeret nama mantan Ketua DPR Ade Komarudin, Novanto tidak membantahnya. Menurut dia, Golkar masih mencarikan posisi yang tepat bagi Ade sesuai dengan bidang keahliannya.

“Petanyaan yang berat ini. Pak Akom itu sebagai kader yang terbaik dari Partai Golkar tentu kita pikirkan yang terbaik buatnya. Kita sesuaikan segala sesuatu apa yang jadi keahliannya,” ujarnya.

Namun, ia enggan berbicara lebih jauh soal isu reshuffle yang dikaitkan dengan posisi yang tepat bagi Ade. “Kita lihat perkembangan-perkembang­an. Kita cari yang terbaik,” imbuhnya.

Isu reshuffle berembus pascalengsernya Ade dari posisi Ketua DPR. Partai Golkar diisukan telah mengajukan nama Ade Komarudin untuk bergabung di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Saat berbicara di kediamannya, Minggu (25/12/2016), Ade mengaku akan menimbang jika ada tawaran untuk masuk kabinet. “Kalau ada tawaran dari tempat lain, saya akan timbang-timbang. Nanti dilhat apakah beri kemaslahatan atau tidak bagi masyarakat,” ucapnya. (P-3)