Jokowi Korporasikan Petani

PRESIDEN RI Joko Widodo menyampaikan pembangunan sektor pertanian merupakan pintu masuk untuk mengatasi masalah kemiskinan yang menjadi persoalan bangsa selama bertahun-tahun.

Ia menginstruksikan pe­nyiapan platform logistik dan platform ritel. Tanpa itu, jangan berharap akan ada efisiensi. “Itu untuk menghadapi mata rantai yang dikuasai tengkulak,” kata Jokowi pada Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2017, di Jakarta, kemarin.

Selain itu, terkait dengan masalah clustering (penggugusan), Jokowi menyampai­kan ja­ngan mencampur-campur produksi komoditas sehingga menjadi tidak fokus. “Kalau misalnya di NTB khususnya di Kabupaten Dompu jagung, ya, sudah konsentrasi di ja­gung,” kata dia.

Jika sudah ada sistem clustering, lanjut Jokowi, petani nantinya bisa dikorporasikan. “Mengorporasikan petani, mengorporasikan BUM-Des (badan usaha milik desa)-nya dalam sebuah skala besar, baru akan muncul sebuah efisiensi. Tanpa itu, jangan berharap produksi pertanian kita akan meningkat.”

Menurut Jokowi, para petani tidak bisa lagi dibiarkan berjalan sendiri. “Entah (oleh) korporasi BUMN, entah korporasi dari BUM-Des-BUM-Des, yang akan garap produksinya atau pemasar­annya dengan cara mo­dern,” pungkasnya. (Nur/Pra/BN/X-4)