Indonesia Harus Jadi Aktor Aktif dengan Fokus Otonomi Strategis

GURU Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Nur Rachmat Yuliantoro mengingatkan agar Indonesia tetap menjadi aktor aktif di kawasan Asia Timur yang dikenal sebagai pusat gravitasi global sekaligus arena utama persaingan kekuatan besar.

"Mengingat rivalitas di kawasan Asia Timur ini bersifat struktural, saya mengajukan preposisi strategi strategic hedging, bukan balancing atau bandwagoning. Indonesia harus menjadi aktor aktif yang fokus pada otonomi strategis, terutama dalam mengelola interdependensi asimetris dengan Tiongkok melalui mekanisme managed interdependence," kata Nur Rachmat Yuliantoro dalam diskusi tahunan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) bertajuk Foreign Policy Outlook 2026: Arah dan Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Multipolar.

Lebih lanjut, ia menyoroti peran Jepang sebagai jangkar stabilitas dan Korea Selatan sebagai mitra kekuatan menengah yang dinamis. "Tantangan bagi Indonesia ke depan adalah membangun kapasitas agar tetap memiliki kedaulatan politik dan ekonomi di tengah Asia Timur yang semakin terpolarisasi," terangnya.

Baca juga : Pilkada tak Langsung Tekan Politik Masih Perlu Didukung Data Ilmiah

Pembicara lainnya, Irman G Lanti (Universitas Padjajaran) memberikan perspektif mengenai munculnya multipolarisme yang ditandai kembalinya pengaruh Rusia, kebangkitan Tiongkok, serta kemunculan Dunia Selatan. Namun, kehadiran era Trump 2.0 sejak Januari 2025 membawa disrupsi skala masif yang mengobrak-abrik tatanan dunia berbasis aturan yang sudah ada sejak berakhirnya Perang Dunia II. "Kasus-kasus seperti di Venezuela menunjukkan kedaulatan nasional kini sering tidak lagi menjadi halangan bagi tindakan yang melanggar hukum internasional," kata dia.

Menurut Irman, sistem internasional saat ini lebih menyerupai sebuah jigsaw puzzle yang rumit daripada sistem multipolar yang tertata. "Bagi Indonesia, disrupsi ini menciptakan dilema kebijakan mendalam. Karena itu, Indonesia harus tetap pragmatis dengan memegang teguh prinsip netralitas, non-intervensi, dan perdamaian abadi sebagai fondasi menghadapi pelemahan sistem multilateral berbasis PBB," ucapnya.

Turut hadir sebagai pembicara yakni, Melyana Ratana Pugu (Universitas Cendrawasih) yang memaparkan materi Koridor Global South: Solidaritas dan Kepemimpinan Baru, serta Makmur Keliat (UI/LAB 45) yang memaparkan Kawasan Amerika dan Eropa: Tantangan Bully Diplomacy dan Limitasi.

Ketua Umum AIHII Agus Haryanto menerangkan kegiatan ini menghadirkan para pakar hubungan internasional terkemuka untuk membedah dinamika geopolitik global yang kini ditandai power struggle kekuatan-kekuatan hegemoni dalam memperebutkan pengaruh di berbagai kawasan. Ia menegaskan forum ini merupakan agenda tahunan krusial sebagai wadah pandangan kolektif akademisi hubungan internasional di Indonesia.

“Foreign Policy Outlook 2026 merupakan bentuk kontribusi ilmiah kami dalam menganalisis respons kebijakan luar negeri Indonesia terhadap tantangan global. Dinamika kini amat cair sehingga AIHII berkomitmen melanjutkan inisiatif ini dengan kegiatan respons strategis lainnya guna memastikan pandangan akademisi tetap sejalan dengan perkembangan politik global,” pungkas Agus Haryanto.(H-2)