Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas, validitas, dan integritas informasi di lingkungan BSKDN.
"BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut untuk menyajikan informasi dan bahan kajian yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Sekretaris BSKDN Noudy R. P. Tendean saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN pada Jumat (5/12).
Noudy menjelaskan, kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga terstandar. Semakin kompleksnya isu strategis saat ini menuntut adanya keseragaman dalam format, struktur, dan deskripsi data agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antar-unit kerja.
Menurutnya, metadata memiliki peran penting dalam memberikan konteks atas setiap data yang dikumpulkan, termasuk definisi, metode pengumpulan, serta ruang lingkupnya. Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara unit kerja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.
“Ke depan, seluruh data yang dihasilkan BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Kalau kita kuat dalam data, tentunya kita tidak akan menghadapi hambatan dalam penyusunan policy brief," tambahnya,
Perwakilan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Alwin Ferry mengungkapkan data bukan sekadar aturan teknis, tetapi menjadi fondasi interoperabilitas di seluruh jajaran Kemendagri. Menurutnya, jika setiap unit menerapkan standar data dan metadata yang sama, maka proses integrasi, verifikasi, dan pembaruan data dapat dilakukan jauh lebih cepat dan akurat.
"Penting juga bagi kita untuk memastikan sumber data yang dipakai benar-benar jelas, kita ketahui dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (M-3)
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Media Talk 2026 sangat relevan dengan peran BSKDN sebagai lembaga think tank Kemendagri yang bertugas menyusun dan merumuskan rekomendasi strategi kebijakan
Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) harus dimulai dari lingkungan kerja
BSKDN Kemendagri bersama Program SKALA terus memperkuat kolaborasi strategis dalam rangka mendorong pengukuran dampak kebijakan pasca-implementasi di daerah
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan capaian dan penghargaan inovasi daerah tidak boleh menjadi titik akhir dalam berinovasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved