Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantah kabar yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur diri dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.
Setelah menghadiri rapat kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, Airlangga menegaskan kabar tersebut tidak benar.
"Tidak," katanya singkat seperti dikutip Antara, Minggu (31/8).
Airlangga menambahkan, Sri Mulyani turut hadir dalam agenda rapat kabinet yang berlangsung sekitar dua jam dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Ibu (Sri Mulyani) ikut kita rapat," kata Airlangga.
Dia menjelaskan dalam rapat tersebut Sri Mulyani tidak memberikan pemaparan, karena seluruh agenda dipaparkan oleh Presiden Prabowo.
Isu pengunduran diri Sri Mulyani muncul tak lama setelah peristiwa penjarahan rumah pribadinya di Bintaro. Beberapa narasi yang beredar menyebutkan bahwa Sri Mulyani telah menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan pengunduran diri, sementara versi lain menyebut justru Presiden Prabowo yang memanggilnya ke Hambalang untuk meminta penjelasan.
Hingga saat ini, kabar tersebut belum dikonfirmasi baik oleh pihak Istana maupun Sri Mulyani. Isu ini muncul di tengah sorotan publik terhadap posisi dan langkah politik mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, yang semakin diperbincangkan pasca-penjarahan rumah pribadinya pada Minggu (31/8) dini hari. (P-4)
Menteri UMKM UMKM Maman Abdurrahman mengusulkan agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) produksi ditambah. Hal itu disampaikan setelah realisasi KUR di sektor produksi bisa mencapai 60,3%
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste Jess Dutton.
Warga negara Indonesia yang telah memiliki setidaknya satu visa Schengen dalam tiga tahun terakhir kini memenuhi syarat untuk mengajukan visa multiple-entry yang berlaku hingga lima tahun.
Sejumlah produk komoditas strategis Indonesia tengah diupayakan agar dikenai tarif lebih rendah dari 19%, atau bahkan diharapkan bisa mendekati 0%, alias bebas pungutan.
Penghapusan atau pembebasan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang menjadi bagian dari kesepakatan dengan Amerika Serikat berlaku terbatas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved