Arah Demonstrasi Bergeser, Pengamat Intelijen: Aparat Keamanan Harus Jaga Soliditas

SEMUA pihak perlu menahan diri dan mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar. Hal itu lantaran demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak Jumat (29/8) siang, berakhir pada pembakaran gedung dan fasilitas publik baik di Jakarta dan daerah

“Kita punya pengalaman panjang, bagaimana demonstrasi berujung pada kerusuhan dan penghilangan nyawa. Kita tidak ingin ini terjadi,” kata analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, Sabtu (30/8). 

Pria yang akrab dipanggil Simon ini mengungkapkan indikasi demonstrasi ini mengarah pada pembenturan antar kelompok masyarakat dan negara. “Dapat dikatakan, jangan sampai agenda rakyat ini ditumpangi oleh agenda elite sehingga dapat merubah tatanan demokrasi yang telah kita capai selama ini,” katanya. 

Baca juga : Cegah Kekerasan, Imparsial Minta Polri Segera Realisasikan Penggunaan Body Cam pada Anggota Saat Bertugas

Simon menjelaskan indikasi itu dapat dilihat dari sejumlah hal dan tampaknya para pejabat kurang sensitif soal ini. Pertama, kondisi ekonomi rakyat dibuat semakin terjepit dengan adanya kebijakan pajak yang semakin tinggi. 

Pun pemerintah pusat seperti dengan sengaja memaksa pemerintah daerah untuk menaikkan dengan tingginya pajak dan retribusi daerah dengan mengurangi dana bagi hasil (DBH) dan transfer daerah. “Ada upaya membuat situasi semakin matang.”

Kedua, demonstrasi tuntutannya terlalu umum dan sulit dipenuhi, yaitu membubarkan DPR sehingga mudah untuk digeser pada isu yang lain. “Di mana saat ini isunya telah bergeser kepada institusi kepolisian. Dan sangat mungkin akan terbuka isu-isu lain,” ujarnya. 

Baca juga : Gangguan Keamanan saat May Day 2024 Turun 39,27 Persen

Ketiga, imbuhnya, para pejabat publik baik di eksekutif dan legislatif merespon normatif saja. Ucapan belasungkawa, permintaan maaf dan sebagainya. Tidak ada kebijakan nyata untuk menjawab keresahan publik, seperti kenaikan gaji, tunjangan, dana dana reses/dapil anggota DPR. 

Bahkan, pihak eksekutif tidak secara tegas memberikan jawaban yang menyasar akar persoalan, misalnya meminta pemda untuk tidak menaikkan PBB sekalian mengembalikan DBH sebagaimana semula, mengurangi makan bergizi gratis (MBG) dan sebagainya. 

“Tidak ada akar persoalan yang dijawab langsung dengan kebijakan nyata oleh eksekutif dan legislatif kita. Seolah membiarkan suasana yang terjadi sebagai fenomena biasa,” kata Simon. 

Keempat, di tengah tiga indikasi di atas, potensi kerusuhan akan terus berlanjut sangat tinggi karena ketidakjelasan respons para pejabat publik kita. Sementara yang berhadapan langsung dengan rakyat adalah aparat kepolisian. 

Mereka terus menangani situasi demonstrasi di berbagai daerah. Ada indikasi untuk mendelegitimasi peran Polri dengan cara membenturkan Polri dengan demonstran. “Isunya bergeser ke delegitimasi Polri. Padahal tuntutan publik adalah kebijakan DPR dan pemerintah,” terang dia. 

Simon menyerukan kepada aparat kepolisian yang bertugas di lapangan untuk tetap menjaga soliditas internal dan sinegisitas dengan TNI untuk menjaga situasi tetap kondusif. “Tetap solid, jangan sakiti rakyat, tangani dengan cara cerdas, konsolidasikan informasi intelijen secara akurat dan proporsional,” katanya. 

Simon juga menyerukan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dengan cepat dan terbuka terhadap para oknum yang menabrak Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) hingga tewas. 

“Polri harus berani melakukan tindakan penyelidikan dan evaluasi menyeluruh terhadap SOP kerja mereka supaya tidak terjadi hal serupa di masa depan” kata Simon. 

“Kita semua tidak menginginkan situasi kerusuhan yang terjadi di Myanmar, Thailand, dan negara-negara lain di sekitar kita, juga terjadi di Indonesia. Kita harus saling jaga, selesaikan segala hal secara proporsional," sambung dia. 

Aparat pertahanan dan keamanan, Polri, TNI, BIN diingatkan untuk tetap menjaga soliditas dan sinergisitas. "Respons kasus meninggalnya ojol dengan penyelidikan yang terang benderang, atasi kekecewaan publik terhadap kebijakan dengan kebijakan yang aspiratif dan terang benderang. Kita berada di zaman terbuka, jangan perlakukan rakyat dengan bodoh,” kata Simon. (P-2)