Ahok tak Keberatan Partai Pendukungnya Evaluasi Dukungan

CALON Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mempersilakan partai-partai pendukungnya meliputi Nasdem, Hanura, PDIP, dan Golkar untuk mengevaluasi dukungan terhadap dirinya berikut pasangannya.

"Kalau mereka mau evaluasi silakan, itu kan hak partai masing-masing," ujar Ahok, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/11).

Namun, lanjutnya, partai tidak bisa mencabut dukungannya lagi mengingat sudah ada aturan dan sanksi yang tercantum dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada. "Jadi santai saja," ungkapnya.

Dalam UU tersebut disebutkan, pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik yang dengan sengaja menarik dukungan terhadap pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, terkena denda paling sedikit Rp25 miliar dan paling banyak Rp50 miliar.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyebutkan, pihaknya akan mengevaluasi pencalonan Ahok apabila calon nomor urut dua itu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penistaan agama.

Hal senada juga disampaikan, Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah. Dia menyebutkan, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi evaluasi sikap PPP terhadap Ahok. Salah satunya adalah kasus dugaan penistaan agama.

Sebelumnya diketahui ada empat partai pendukung dan pengusung Ahok untuk maju di Pilgub DKI tahun 2017. Keempat partai tersebut adalah Partai Nasdem, Golkar, PDIP, dan Hanura. Belakangan PPP kubu Djan Faridz ikut menyatakan dukungannya terhadap Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, pasangannya. OL-2