Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
PURNAWIRAWAN TNI-Polri menyampaikan sejumlah pernyataan sikap bersama. Mereka mendukung program pemerintah sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan sikap bersama itu berasal dari gabungan purnawirawan TNI-Polri mulai dari PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PP AU, PP Polri dan PERIP.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPAD, Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak. Turut hadir saat pembacaan pernyataan yakni Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Jenderal (Purn) Agum Gumelar, Jenderal (Purn) Wiranto. Kemudian Letjen (Purn) H.B.L Mantiri dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Dalam pernyatannya, Komarudin menegaskan bahwa wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERIP. "Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI, oleh karena itu diperlukan konsolidasi yang terus menerus," lanjut dia.
Dalam pernyataan selanjutnya, Komaruddin mengatakan purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Tri Brata. "Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi," ujarnya.
Dia mengatakan purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. "Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional," pungkasnya.
Dipanggil Presiden
Seblumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka
halalbihalal dengan Presiden Prabowo. "Silaturahmi PP AD, mau halal bihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. "Enggak," ucap dia singkat.
Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri. (Ant/E-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved