Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MASUKNYA militer ke sejumlah perguruan tinggi akhir-akhir ini menuai kritik. Upaya itu dinilai sebagai langkah untuk mengendalikan mahasiswa yang dianggap sebagai pemicu instabilitas di mata Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Merespons itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, membantah bahwa pihaknya yang memasuki kampus. Namun, TNI datang sebagai yang diundang ke kampus.
“Bukan TNI masuk kampus, tapi TNI yang diundang ke kampus. Dan itu tidak terkait dengan pengesahan RUU TNI,” tegas Kristomei kepada Media Indonesia, Kamis (3/4).
“Dari dulu juga banyak berbagai kampus yang meminta bantuan TNI dalam rangka memberikan wawasan kebangsaan, pelatihan kedisiplinan bagi mahasiswanya,” tambahnya.
Sehingga, kata Kristomei, kedatangan TNI merupakan atas undangan atau inisiatif kampus yang bersangkutan.
Kristomei menilai kedatangan TNI ke kampus menjadi perhatian publik dikarenakan adanya yang mengaitkan dengan momen pengesahan RUU TNI.
“Ya mungkin saja begitu, dikait-kaitkan. Padahal kegiatan seperti itu sudah dari dulu, bukan hal yang baru dan di berbagai kampus,” tandas Kristomei. (Ykb/P-3)
ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti tindakan TNI yang diberitakan kerap hadir di lingkungan kampus, yang dinilai berpotensi mencederai kebebasan akademik dan sipil.
Ia menjelaskan, militerisasi merupakan proses saat institusi sipil atau ruang publik mulai mengadopsi struktur, logika, budaya, maupun kekuatan militer.
Keterlibatan TNI di perguruan tinggi setelah revisi UU TNI disahkan, DPR mengingatkan salah satu fungsi demokrasi yakni kebebasan berekspresi dan kreatif serta kritis terhadap pemerintahan.
Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi mengungkapkan pihaknya tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan akademik atau kampus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved