Presiden Jamin tidak Intervensi

PRESIDEN Joko Widodo menjamin tidak akan mengintervensi Mabes Polri yang kini tengah menangani kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hal itu disampaikan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin seusai diterima Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Menurut Ma’ruf, Jokowi perlu menyampaikan hal itu setelah mengamati perkembangan kasus Ahok telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat termasuk rencana demonstrasi yang berlangsung Jumat (4/11).

“Presiden mendukung (kasus Ahok) diproses dan tidak intervensi. Kita menghadapi isu Ahok yang berkembang tidak menentu lalu dikaitkan dengan berbagai masalah serta di luar konteks,” kata Ma’ruf yang juga Rais Am PBNU dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang juga menghadiri pertemuan dengan Jokowi menambahkan para ulama berharap pemerintah menyelesaikan sengketa publik lewat jalur hukum. “Kalau ditarik ke politik, apalagi SARA, merembet ke mana-mana. Presiden tegaskan tak akan intervensi dan menyerahkan ke polisi.”

Selain Ma’ruf dan Haedar, dalam per­temuan dengan Presiden hadir pula Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menag Lukman Hakim Syaifudin, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Sebagai bukti Presiden tidak mengintervensi penanganan kasus Ahok, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar meng­ungkapkan hingga kemarin polisi telah memeriksa 15 orang, yakni pelapor, penyebar video, staf gubernur, lima saksi ahli dari MUI, ahli tafsir, ahli hukum pidana, dan ahli bahasa. Sebelumnya, Senin (24/10), Ahok sudah datang ke Bareskrim Polri meminta agar polisi memeriksa dirinya.

Polri kawal demonstran
Dalam diskusi yang digelar The Wahid institute kemarin, peneliti terorisme Sidney Jones memaparkan penggiringan isu yang kerap menyasar Ahok sudah lama terjadi. “Jauh sebelum ada rencana aksi besar terkait dugaan penistaan agama. Kenapa tidak ada usaha memanggil Ahok dan ulama untuk mendinginkan suasana saat itu.”

Terkait dengan demonstrasi Jumat (4/11), menurut Haedar, Jokowi tidak merisaukan itu, tetapi justru mengkhawatirkan potensi anarkisme yang dapat memecah belah bangsa. “Demonstrasi tidak dilarang. Kami tidak menoleransi pihak yang memecah belah bangsa. Bagi kami NKRI sudah final.”

Laporan Badan Intelijen Strategis TNI menyebutkan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan unjuk rasa Jumat (4/11). Menurut Kapuspen TNI Brigjen Wuryanto, tentara all out membantu Polri menjaga demonstrasi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan mengakui akan menerjunkan 20 ribu personel untuk mengawal sekitar 35 ribu pengunjuk rasa dari berbagai daerah.

Wapres Jusuf Kalla, seusai menerima Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman di Jalan Diponegoro, Menteng, tadi malam, berkeyakinan unjuk rasa 4 November berlangsung kondusif. Saat ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan SBY sebagai penggerak unjuk rasa, Kalla menjawab mereka tidak membahas soal itu.

“Saya tidak percaya (soal itu). Kami berharap unjuk rasa berlangsung baik. Beliau memberi saran bagaimana kami berkoordinasi,” tandas JK.

Sebelum bertandang ke rumah dinas JK, kemarin siang Ketua Umum Partai Demokrat itu menemui Menko Polhukam Wiranto. SBY akan menjelaskan isi pembicaraan dia dengan Wiranto di Cikeas, hari ini. (Gol/Nyu/Nic/Deo/X-3)