KEGERAMAN Presiden Joko Widodo atas lambannya pelaksanaan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw) langsung direspons oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasywah itu mengaku siap mendalami dugaan adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan uang negara terkait lambannya proyek kelistrikan nasional tersebut.
"Tim pencegahan sudah dan sedang mengevaluasi hal tersebut," tegas Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (1/11).
Menurutnya, kpk mengedepankan pendekatan pencegahan untuk menelisik pelanggaran dalam implementasi proyek tersebut. Tujuannya untuk mengungkap persoalan yang dialami pelaksana dan mendorong pelaksanaanya sesuai rencana.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, menambahkan selain menggunakan pendekatan pencegahan, KPK juga siap menggunakan langkah penindakan ketika ditemukan dugaan korupsi. Namun hal itu akan dilakukan setelah proses penelusuran selesai oleh tim pencegahan.
"KPK siap masuk jika ada indikasi korupsi, karena proyek ini nilainya cukup besar," ungkapnya.
Ia menambahkan, KPK perlu mempelajari dan mengumpulkan informasi lengkap sebelum melakukan pengungkapan dugaan korupsinya. "Yang jelas kami perlu mempelajari dan mengumpulkan informasi awal berkaitan dengan proyek-proyek listrik tersebut," tukasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo di Istana mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak selama hampir delapan tahun ke KPK. Hal itu ia lakukan karena menyangkut anggaran negara yang sangat besar. (Pol/X-12)
