Ekstradisi Paulus Tannos Terhambat Akibat  Perlawanan Hukum 

PROSES ekstradisi buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi KTP-E, Paulus Tannos, dari Singapura mengalami kendala. Pasalnya, ia melakukan perlawanan dengan mengajukan hak hukumnya dan mengatakan tidak bersedia secara sukarela diekstradisi ke Indonesia.
Demikian disampiakan Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo kepada Media Indonesia lewat pesan singkat, Selasa (4/3). 

Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menyerahkan surat permintaan ekstradisi Tannos secara resmi ke pihak Kementerian Luar Negeri Singapura.

"Dan sudah diterima Kantor Kejaksaan Agung Singapura," ungkap Tommy, sapaan akrabnya.

Baca juga : Pemerintah Singapura Minta Jaminan Paulus Tannos Disidang

Kendati demikan, proses ekstradisi tersebut harus berhadapan dengan pengadilan di Singapura. Tannos disebut sudah menyatakan tidak bersedia secara sukarela diekstradisi Ke Indonesia dan telah menunjuk pengacara baru untuk melakukan perlawanan hukum.

"Selanjutnya kita ikuti proses hukum acara di Singapura. Kasusnya akan dibawa ke pengadilan untuk dimintakan keputusan dari pengadilan untuk ekstradisi," jelas Tommy.

Menurutnya, putusan Pengadilan Singapura itu menjadi faktor yang menentukan berhasil tidaknya pemulangan Tannos ke Indonesia. Padahal, Tommy menilai permohonan sudah Indonesia kuat dan sesuai dengan persyaratan ekstradisi yang diharuskan.

Tommy mengaku belum mendapatkan kepastian ihwal jadwal persidangan atas gugatan yang diajukan Tannos. Namun, ia menyebut masa penahanan Tannos seharusnya berakhir setelah Pengadilan Singapura mengabulkan provisional arrest request atau permintaan penahanan sementara selama 45 hari sejak Jumat (17/1) lalu.

"(Artinya) harus keluar surat penetapan perpanjangan juga," kata Tommy. (H-4)