Presiden Jokowi Perintahkan Kemkominfo dan Kemenkeu Mitigasi Kebocoran 6 Juta Data NPWP

PRESIDEN Jokowi memerintahkan Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informasi) dan Kementerian Keuangan serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi cepat terkait terjadinya kebocoran 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Saya sudah perintahkan Kementerian Kominfo dan Kementerian Keuangan, termasuk BSSN untuk melakikan mitigasi secepatnya atas (dugaan) terjadi kebocoran data NPWP itu," tegas Kepala Negara menjawab wartawan usai peresmian tol ruas Solo - Yogjakarta Seksi I Kartosuro - Klaten, di Banyudono, Kamis (19/9) sore.

Menurut dia, kebocoran data ini bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga dialami banyak negara lain. Peristiwa itu, kata dia, bisa saja karena keteledoran kata sandi, atau juga karena banyak penyimpangan yang terjadi di banyak tempat berbeda, sehingga bisa memberikan ruang untuk diretas.

Baca juga : Presiden Jokowi Sebut Kebocoran Data juga Terjadi di Banyak Negara

Karena itu, untuk jalan keluarnya, baik Kemkominfo, Kementerian Keuanhan dan jiga BSSN harus bergerak cepat melakukan mitigasi, guna diambil langkah langkah perbaikan dan penuntasan kasusnya.

Pada bagian lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah bergerak cepat memerintahkan Dirjen Pajak Suryo Utomo dan jajarannya melakukan evaluasi atas munculnya dugaan kebocoran 6 juta NPWP, termasuk milik Presiden Jokowi.

Dia menegaskan setelah evaluasi itu, Ditjen Pajak harus memberikan penjelasan secara lengkap, sebab hal ini sangat ditunggu masyarakat .

Baca juga : Presiden: Ada Aplikasi yang Memiliki Data 123 Juta Warga Indonesia

Kasus kebocoran data 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu, termasuk milik Presiden Jokowi dan dua putranya yakni Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep itu, pertama kali disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto, dan disebutkan data itu telah dijual di Breach Forum.

Dalam foto yang diunggah oleh Teguh, terlihat akun yang menjual data tersebut adalah Bjorka. Sebelumnya sosok ini dikenal sebagai pihak yang juga diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara

Terlihat juga tanggal kebocoran terjadi pada September 2024. Data yang ada berjumlah 6.663.379 dijual US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar. (N-2)