Pucuk Lembaga Negara Rontok, Indonesia Darurat Moral

RONTOKNYA pucuk pimpinan sejumlah lembaga akibat kebobrokan integritas merupakan alarm bahwa Indonesia sedang mengalami darurat moral. Setiap masalah yang muncul ke permukaan dari penyelenggara negara dinilai hanya percikan kecil dari banyaknya praktik penyimpangan moral yang terjadi secara menyeluruh.

Demikian disampaikan pakar kebinekaan Sukidi kepada Media Indonesia. Baginya, kerusakan moral pada bangsa Indonesia telah sempurna karena praktik penyimpangan telah terjadi di semua lini penyelenggara negara.

"Praktik kejahatan moral yang disembunyikan dan tak pernah diungkapkan ke publik jauh lebih banyak dan dalam skala besar," ujar Sukidi.

Baca juga : Pimpinan Lembaga Negara Minim Integritas, Komisi III DPR RI: Harus Ada Teladan dari Presiden

Menurut Sukidi, kepemimpinan yang hanya berfokus pada pembangunan raga tanpa memedulikan jiwa bangsa mengakibatkan Indonesia tumbuh menjadi bangsa tanpa jiwa.

Tanpa disadari, sambungnya, jiwa bangsa Indonesa berada dalam bahaya besar yang ditunjukkan dengan pudarnya batas-batas moral yang tegas antara baik dan buruk serta benar dan salah.

"Tatanan moral menjadi tunggang-langgang di semua lini penyelenggaraan negara. Rakyat pun kehilangan panutan dan keteladanan moral," terangnya.

Baca juga : Pakar Tata Negara: Integritas dan Moralitas Harus Menjadi Agenda Utama dalam Proses Seleksi Calon Pejabat Negara

Ia mengajak segenap elemen bangsa untuk tidak lelah mengingatkan para pemimpin membangun jiwa bangsa dengan standar keteladanan moral yang tinggi. Sukidi berpendapat, Indonesia Raya hanya dapat berdiri tegak lewat pembangunan jiwa bangsa yang diiringi raganya.

Tanpa pembangunan jiwa, nilai moral, dan karakter bangsa yang kokoh, Sukidi menyebut janji Indonesia sebagai negara maju tak lebih dari sekadar retorika pembangunan atau ilusi belaka.

"Tak ada bangsa maju di dunia mana pun yang dibangun di atas fondasi moral yang rapuh, di atas budaya nepotisme, di atas penegakkan hukum yang tebang pilih, dan di atas penyalahgunaan kekuasaan yang merajalela," pungksanya.

Baca juga : Pakar Tata Negara: Perlu Ada Pembenahan Serius Dalam Rekrutmen Pejabat Negara

Pendapat itu disampaikan Sukidi menanggapi sejumlah pucuk pimpinan lembaga negara yang rontok karena kebobrokan integritas dan moral belakangan ini. Fenomena ini dimulai dari Anwar Usman yang dicopot dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi pada November 2023 karena melanggar etik.

Berikutnya ada nama Firli Bahuri yang menjadi satu-satunya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sejarah yang ditersangkakan karena terlibat kasus suap. Pada akhir Desember 2023, Presiden Joko Widodo memecat Firli dari jabatan Ketua KPK periode 2019-2024.

Teranyar, kebobrokan moral pucuk pimpinan lembaga negara diejawantahkan oleh Hasyim Asy'ari yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait kasus asusila. Selain dari jabatan ketua, DKPP juga memecat Hasyim sebagai anggota KPU RI. (Z-3)