Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin mengkritik kelalaian pemerintah terkait peristiwa peretasan yang terjadi di Pusat Data Nasional (PDN). Menurutnya, pemerintah tidak memandang penting data pribadi rakyatnya sendiri.
“Kok bisa sekelas pemerintah tidak melakukan back-up data atau salin data sewaktu-waktu terjadi hal seperti ini. Artinya pemerintah memang tidak menganggap kita (rakyat) itu penting kan? Kacau sekali ini, Kominfo harusnya bertanggung jawab untuk peretasan data di PDN,” ucap Alifudin, Senin (1/7).
Anggota Komisi IX DPR ini meminta pertanggungjawaban pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Baca juga : Keputusan Memberhentikan Menkominfo Budi Arie Setiadi adalah Hak Presiden
“Peretasan ini mengakibatkan akhirnya data penting dicuri atau dihapus. Salah satu lembaga yang berdampak dari peretasan ini adalah BPJS, bisa saja kan informasi pribadi peserta jadi target peretasan juga. Akhirnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun,” cetusnya.
Jika peretasan mengakibatkan pencurian atau penghapusan data yang penting, salah satu yang berdampak adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurutnya data-data sensitif seperti informasi pribadi peserta jaminan sosial bisa menjadi target utama peretas, dan kehilangan data ini bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap BPJS.
“Kalau kalian lihat berita, Menkominfo bilang sulit lakukan back-up data karena kekurangan anggaran, tetapi Menkeu memberi dana 700 miliar ke PDN. Ini gimana lho pemerintah, dana sebesar itu seharusnya bisa dong untuk mengatasi serangan siber kecuali duitnya lari kemana itu kita tidak tahu ya.” tambahnya.
Dia menekankan pentingnya pemerintah segera mengatasi kelemahan keamanan di PDN dengan langkah konkret dan segera, sebagai upaya untuk melindungi data sensitif rakyat dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Sru/Z-7)
Peretasan ini bukan hanya menimpa hotel di Kota Bandung, tetapi juga terjadi di beberapa hotel yang ada di Indonesia.
Manchester United bersikeras bahwa situs web dan aplikasi klub tidak mengalami masalah dan keamanan data-data pribadi para penggemar dan pelanggan tetap terjaga.
Platini, yang diretas menjelang pertemuan dengan kepolisian Prancis untuk membahas soal korupsi terkait Piala Dunia, mengaku sangat terkejut dengan laporan itu.
Kelompok peretas yang berbasis di India menargetkan para kritikus Piala Dunia 2022 Qatar. Tuduhan itu muncul dari hasil investigasi media Inggris, Sunday Times.
Football Leaks merupakan kebocoran informasi terbesar sepanjang sejarah olahraga dan memicu penyelidikan di Belgia, Britania Raya, Prancis, Spanyol, dan Swiss.
DI Indonesia, kasus kebocoran data pribadi sebetulnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sekali-dua kali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan para peretas.
Penyaluran kurban ke mancanegara ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengibarkan nama baik Indonesia di mata dunia
Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berdampak terhambatnya proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil
Ransomware adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban, sehingga tidak dapat diakses, dan kemudian menuntut tebusan (ransom) dari korban
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) memastikan data cadangan (backup) penerima dan pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap aman.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta mahasiswa baru untuk bersabar dan menginput kembali Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved