Cak Imin Sebut Prospek Hilirisasi Nikel Tak Jelas

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berpendapat kebijakan hilirisasi nikel tidak memiliki tujuan yang jelas. Hal ini sebagai respons atas pertanyaan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menanyakan tentang anti hilirisasi nikel.

Cak Imin menilai hilirisasi pertambangan di era Presiden Joko Widodo dikerjakan secara ugal-ugalan dengan mengorbankan banyak hal. Hilirisasi nikel di suatu wilayah disebut menyebabkan deforestasi, dan pencemaran lingkungan.

"Masa depannya (hilirisasi nikel) jadi tidak jelas. Di sisi lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial," kata Cak Imin dalam debat Pilpres 2024, Minggu (21/1)

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kemudian menuding negara memperoleh pemasukan yang minim dari kebijakan hilirisasi nikel. Hal ini lantaran nikel Indonesia dijual terlalu murah ke perusahaan smelter, sehingga dianggap tidak memiliki daya tawar yang kuat.

"Di sisi lain pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Dan yang paling parah nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar yang naik, malah kemudian kita jadi korban kebijakan kita sendiri," Cak Imin.

Ia menyebut smelter-smelter nikel yang beroperasi di Tanah Air banyak dikuasai asing, utamanya dari Tiongkok. Cak Imin pun menyinggung soal kecelakaan kerja yang kerap terjadi di smelter milik perusahaan asal Negeri Tirai Bambu itu.

"Harus dicatat, kita mengeksplorasi nikel dengan ugal-ugalan, tanpa mempertimbangkan ekologi. Juga, buruh kita diabaikan, malah (banyak) dari tenaga asing. Kemudian, juga terjadi kecelakaan," ucapnya.

Dalam debat keempat Pilpres 2024, Gibran mempertanyakan alasan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) kerap menggaungkan pemakaian lithium ferro-phosphate (LFP) ketimbang nikel.

"Paslon 1 dan tim sukses sering menggangung Lithium Ferro Phosphate atau LFP, apakah Gus Muhaimin anti nikel?" kata Gibran.

Ia kemudian menegaskan bahwa dengan pemerintah menyetop ekspor nikel, Indonesia memiliki bargaining power atau daya tawar dalam hal hilirisasi. Sementara, Gibran menyebut dengan menggaungkan penggunaan LFP sama halnya Indonesia mempromosikan produk dari negara lain.

"(Hilirisasi nikel) itu kekuatan kita, bargaining kita. Jangan malah membahas LFP, itu sama saja mempromosikan produknya Tiongkok," ucap Gibran. (P-3)