Menlu Paparkan Data Diplomasi Ekonomi, Bawa Untung Banyak Buat Indonesia

MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan kementeriannya berkolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Perdagangan dengan melakukan sejumlah gebrakan dalam diplomasi ekonomi yang membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia pada tahun dua tahun terakhir. Pertama adalah diplomasi ekonomi terkait ekspor perdagangan ekonomi yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Retno mengatakan, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri yang berhasil dikumpulkan, pada Januari hingga November 2023, perdagangan ekspor Indonesia mencapai US$439,1 miliar.

"Tren ekonomi perdagangan ekspor kita dari waktu ke waktu terus meningkat dan Indonesia mengalami surplus. Demikian juga investasi makin banyak yang masuk." kata Retno dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/1).

Baca juga : Ini 6 Perjanjian Batas Wilayah RI yang Dituntaskan Kemenlu Selama 9 Tahun Terakhir

Langkah lain dari kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia juga terlihat pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali 2022. Pada KTT G20 Bali, Kementerian Luar Negeri melakukan langkah out of the box dengan membuat daftar proyek yg dikerjasamakan. 

Retno juga mengatakan langkah serupa dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di mana melalui ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) Indonesia berhasil memperoleh 93 proyek dengan nilai US$38,2 miliar.

Gebrakan diplomasi ekonomi lain yang dilakukan Kementerian Luar Negeri adalah melalui perundingan demi mengurangi hambatan-hambatan perdagangan Indonesia. Salah satunya adalah perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) terkait diskriminasi produk-produk Indonesia, seperti kelapa sawit dan juga terkait hilirisasi industri. 

Baca juga : Kemenlu Selesaikan Lebih dari 200 Ribu Kasus WNI Selama 2014-2023

Indonesia sendiri terus memperjuangkan terkait hilirisasi untuk seluruh produk berbahan minyak sawit yang ditentang Eropa karena dianggap merusak lingkungan. Faktanya minyak sawit lebih ramah dari sisi lingkungan dibanding bunga matahari dan kanola yang banyak ditanam negara Eropa untuk pembuatan minyak goreng. Adapun pohon sawit bisa bertahan hidup selama 25 tahun, bahkan 30 tahun. Sementara bunga matahari, setiap enam bulan harus dipanen. Saat itu tanaman bunga matahari atau kanola harus ditebang habis dan ditanam ulang.

Kebijakan Indonesia yang membuat geram eropa adalah ketika Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel sejak 2020. Kebijakan itu diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan nilai tambah untuk negara. Ia mengatakan bahwa nilai tambah nikel RI telah melonjak menjadi sekitar US$30-33 miliar atau sekitar Rp450 triliun pada 2022 dari sebelumnya saat masih mengekspor bijih nikel hanya sekitar US$1,1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.

"Kita masih mencoba negosiasi dengan Uni Eropa untuk Indonesia terkait perundingan IEU CEPA. Sementara perundingan yang lain juga sudah dilakukan dengan beberapa negara Afrika," ujar Retno memaparkan.

Baca juga : Indonesia dan OKI Serukan Penyelamatan UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina

Adapun terkait negara-negara di benua Afrika, Retno menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan agar Indonesia memperluas potensi pasar luar negeri yang lain seperti di benua Afrika. Perluasan pasar ke negara-negara Afrika ini mengusung semangat yang diwariskan oleh Konferensi Asia Afrika 1955 yang dikenal dengan Bandung Spirit.

"Kita betul-betul ingin memberikan makna dari Bandung Spirit yang mengobarkan semangat antar selatan-selatan. Oleh karena itu tahun ini Bapak Presiden mengunjungi beberapa negara Afrika dalam konteks memperkuat kerja sama selatan-selatan termasuk kerja sama ekonomi," ujar Retno.

Sejumlah gebrakan diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri ini sekaligus menjawab tudingan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang menyebut kondisi saat ini berbeda dengan kapasitas diplomat Indonesia di zaman dulu yang sangat baik menjalankan tugasnya. Implikasi dari kondisi tersebut, Mahfud mengatakan para diplomat Indonesia tak mengerti dasar-dasar diplomasi dengan baik.

"Kalau ada beberapa pihak yang mengatakan diplomasi ekonomi kita tidak ada, saya kira data-data tersebut berbicara," kata Retno mengakhiri. (RO/Z-7)